REVIEW TESIS

Prospek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Provinsi Papua Barat

2008-06-05T06:45:00.000-07:00

ABSTRAKSI

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan lembaga satu-satunya yang diberi kewenangan Pemerintah untuk mengelola penyediaan sarana listrik di Indeonesia, sampai kini belum mampu menyediakan tenaga listrik secara maksimal dan merata di seluruh propinsi. Dalam pengoperasiannya, PLN setiap tahun bahkan mendapat subsidi dariPemerintah, terutama untuk pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, belum sebanding biaya operasional yang dikeluarkan dengan penerimaan hasil penjualan listrik dari pelanggan. Khusus di daerah Papua, yang dianggap cukup membebani biaya operasinal salah satunya adalah jangkauan jaringan yang tidak efektif, jarak pelanggan yang saling berjauhan, dengan sistim pemukiman yang tersebar. Selain hal tersebut, penyediaan sarana listrik oleh PLN ini masih didominasi oleh bahan bakar minyak (BBM), halmana dengan harga BBM yang sudah tinggi, ditambah lagi dengan jangkauan lokasi-lokasi pemukimandi pedalaman Papua yang relatif sulit, menyebabkan harga minyak di lokasi kebutuhan biayanya akan melambung. Hal yang sama juga akan terjadi pada pembiayaan

pemeliharaan mesin pembangkit.

Kondisi tersebut akan berdampak terhadap tingginya biaya operasional dan tidak seimbang dengan penerimaan yang diperoleh dari pembelian listrik oleh pelanggan. Hal ini akan mengakibatkan PLN sulit berorientasi pada propit, tetapi lebih bersifat pelayanan, sementara persediaan keuangan negara untuk subsidi pun terbatas, sehingga dari segi kualitas, pemadaman bergilir hampir setiap saat dialami pelanggan/masyarakat, demikian pula dari segi kuantitas, masih banyak daerah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Publikasi BPS melalui data PODES (Potensi Desa), 2003 tercatat sebanyak 3.287 Kampung di Papua, termasuk Papua Barat yang mendapat jaringan listrik hanya sekitar 29 %, sisanya 71 % entah sampai kapan bisa meperoleh pula kesempatan untuk menikmati listrik sebagai barang publik

Dengan perkembangan inovasi PLTA yang terus berproses, baik dari inovasi teknologi maupun inovasi sistimnya, dan melihat secara umum geografi daerah Papua di wilayah Propinsi Papua Barat, dimana tersedia sumberdaya air yang cukup memadai, maka dimungkinkan Pembangkit Lisrtrik Tenaga Mikrohodro (PLTMH) dapat menjadi solusi terhadap keterbatasan suplai listrik di Pulau Papua, termasuk Papua Barat., baik untuk masa sekarang bahkan masa mendatang. Dari sisi pengelolaan PLTMH, dengan item-item pengoperasian serta pemeliharaannya yang relatif sederhana, maka dimungkinkan pula masyarakat dapat membentuk suatu wadah untuk menangani langsung pengelolaannya. Ini pun setidaknya menjadi akses menciptakan rasa memiliki dari masyarakat dan membangun modal sosial masyarakat.

Seperti diketahui sebegitu besar harapan-harapan yang dinantikan dari program-program yang dicanangkan dan dilaksanakan di Papua, berujung kepada terjadinya perubahan perilaku, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam mengejar ketertinggalannya/kesenjangan dari saudara sebagsa dalam bingkai NKRI. Sedemikian juga akan memperkecil peluang terjadinya krisis integrasi bangsa. Suatu ketika, tahun 2001 saat Penulis melakukan survey geologi di salah satu kampung yang terpencil di pedalaman Kepala Burung Papua, Seorang Tete (istilah Kakek/Nenek untuk bahasa Papua) bertanya ” Ana.., kita orang ini masih Indonesia kah ?, kalo begitu yang presiden kitong yang sekarang seperti apakah, yang kitong liat ada gambar itu hanya ada Sukarno lalu yang bapak Suharto itu, lalu .... ada yang lain lagi kah.. ?”. Demikian keterisolasian suatu kampung di Papua sehingga tidak dapat mengakses informasi dengan memadai.

Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon

2008-06-05T06:40:00.000-07:00

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (local democracy) di pemerintah daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud “Otonomi Daerah” yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah (Koswara, 1998).

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakt di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru baik daerah propinsi maupun kabupaten dan kota. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah baik dinamika politik, ekonomi sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonom baru, daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

Desentralisasi merupakan suatu refleksi proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal (Warsito Utomo,1997). Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah otonom, Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota

Untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan berbagai kebijakan, antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

“dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakt. Pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan pula bahwa daerah-daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh paraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan tema lama yang tampaknya selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Dikatakan tema lama karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yuridis yang jelas tentang eksistensi otonomi daerah. Seiring dengan ditetapkannya UUD 1945, sejak itu pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam perundang-undangan sebagai penjabaran pasal 18 mulai ramai diperdebatkan. Hal ini tampak dari kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah.

Kajian terhadap isi undang-undang yang pernah dipergunakan untuk mengatur pemerintahan daerah tetap saja menarik perhatian berbagai kalangan serta membuka peluang terjadinya perdebatan. Sampai saat ini sudah enam kali diadakan perubahan dan penyempurnaan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang sedang diimplementasikan. Materi perdebatan dalam Undang-undang Otonomi Daerah berada pada segi yang esensial, yaitu mengenai seberapa besar Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangannya kepada daerah otonom (Yudoyono, 2001).

Dengan demikian maka pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia menurut Suwandi (2002) memiliki ciri-ciri:

(1) daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal, (2) desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan, (3) penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk pembentukan daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di daerah kabupaten dan daerah kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini total daerah kabupaten dan kota di Indonesia berjumlah 410, terdiri dari 324 daerah kabupaten dan 86 daerah kota (Kompas, 28 Januari 2003).

Seiring dengan perkembangan dinamika di berbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa mengajukan pembentukan daerah Kota Tomohon yang wilayahnya terdiri dari tiga kecamatan. Beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk membentuk daerah Kota Tomohon adalah, pertama, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini (UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000) memberikan kemungkinan untuk dilakukannya pemekaran satu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru. Kedua, pemekaran Kabupaten Minahasa menjadi beberapa daerah otonom baru yakni Kabupaten Induk (Minahasa), Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon yang telah ditetapkan, serta Kabupaten Minahasa Utara yang dalam proses pembahasan, dipandang akan membawa berbagai keuntungan bagi masyarakat, seperti fasilitas sosial, ekonomi dan finansial untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada masa depan. Ketiga, tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik, dengan semakin sedikitnya birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jasa pelayanan publik. Keempat, keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya dan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan besar yang menghadang pembentukan Tomohon sebagai daerah otonom adalah masalah kemandirian keuangan daerah, terbatasnya infrastruktur perkotaan sampai pada sumber daya aparatur pemerintah daerah. Kuatnya aspirasi masyarakat Tomohon untuk mengangkat Tomohon menjadi suatu daerah yang otonom telah menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk mewujudkan daerah Kota Tomohon. Hal ini tercermin dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Panitia Pembentukan Daerah Kota Tomohon (P2DKT), yang terus memperjuangkan dalam agenda pembahasan Pemerintah dan DPR RI agar Tomohon dapat disahkan menjadi daerah otonom.

Pembentukan Daerah Kota Tomohon akhirnya ditetapkan pada 27 Januari 2003 bersama-sama dengan 25 kabupaten dan kota yang diusulkan DPR RI. Kesepakatan itu diambil pada pertemuan antara DPR RI dan Pemerintah dalam hal ini Mendagri Hari Sabarno dengan 25 bupati/walikota termasuk Bupati Minahasa, Dolfie Tanor di Jakarta. (Manado Post, 28 Januari 2003).

Masalah kelayakan Tomohon menjadi suatu daerah yang mempunyai otonomi penyelenggaraan pemerintahan hingga kini masih menjadi pertanyaan besar mengingat potensi yang dimiliki Tomohon yang sangat minim untuk berdiri sendiri sebagai suatu daerah otonom. Berapa besar potensi PAD yang dapat digali dari sumber pendapatan yang ada di Tomohon pada saat ini dan bagaimana pengembangan potensi sumber daya alam yang ada di Tomohon? Menjadi suatu pertanyaan sekarang ini, apakah Kota Tomohon dapat hidup dan berkembang dari potensi yang ada sekarang ini terutama sektor pertanian? Berapa bagian petumbuhan ekonomi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap pembangunan Kota Tomohon? Dengan demikian, nampak bahwa Tomohon tidak layak untuk menjadi suatu daerah otonom mengingat potensinya yang sangat minim. Apakah mungkin dengan potensi yang serba terbatas dapat menghidupi suatu unit pemerintah kota yang otonom?

Dengan melihat kondisi Tomohon saat ini bahwa dari sisi kemampuan ekonomi dan finansial daerah yang tidak mandiri maka satu-satunya harapan untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan Kota Tomohon yaitu berasal dari bantuan pemerintah pusat dalam berbagai bentuknya. Hal inilah yang kemudian menjadi ujung tombak penyelenggara pemerintahan di daerah Kota Tomohon untuk menutupi berbagai kekurangan dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensinya adalah makin menipisnya biaya untuk melakukan investasi dan pembangunan prasarana lainnya.

Sekarang ini menarik untuk dikaji mengapa dan bagaimana sehingga Tomohon dapat disahkan sehingga menjadi suatu daerah kota yang otonom. Dari segi persyaratan kemampuan ekonomi dan finansial seperti diuraikan sebelumnya nampaknya Tomohon tidak layak untuk menjadi suatu daerah otonom, tetapi mengapa Tomohon “lulus ujian” dan kemudian “diundangkan” sebagai suatu daerah kota yang memiliki status otonom?. Penjelasannya mungkin harus dicari melalui sudut pandang politik yang menghendaki agar Tomohon dapat ditetapkan menjadi daerah otonom. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai stakeholders.. Bahwa dengan terbentuknya Kota Tomohon maka akan membuka peluang bagi stakeholders tertentu untuk duduk dalam jabatan-jabatan politis tertentu. Hal yang menimbulkan masalah jikalau pemberian status otonomi kepada Tomohon, ternyata tidak diikuti oleh semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dikhawatirkan justru pelayanan akan semakin mahal karena Pemerintah Kota Tomohon dituntut untuk dapat menghimpun PAD sebanyak-banyaknya.

B. Rumusan Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid,1998). Oleh karena itu, Osborne dan Gaebler (ibid) menyatakan bahwa pemerintahan perlu semakin didekatkan kepada masyarakat. Dikaitkan dengan pembentukan daerah otonom baru diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih terjamin, dalam arti bahwa masyarakat setempat lebih memiliki akses kepada pelayanan publik yang lebih baik..................................

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER

2008-06-05T06:26:00.000-07:00

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik (public services) meliputi aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Pelayanan dan jasa publik bahkan dimulai sejak seseorang dalam kandungan ketika diperiksa oleh dokter pemerintah atau dokter yang dididik di universitas negeri, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di universitas negeri, menikmati bahan makanan yang pasarnya dikelola oleh pemerintah, menempati rumah yang disubsidi pemerintah, memperoleh macam-macam perijinan yang berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya hingga seseorang meninggal dan memerlukan surat pengantar dan surat kematian untuk mendapatkan kapling di tempat pemakaman umum (TPU).

Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik cenderung sangat tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu negara. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sosialis cenderung memiliki ruang lingkup pelayanan lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Tetapi luasnya cakupan pelayanan dan jasa-jasa publik tidak identik dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Karena pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya melalui mekanisme politik, bukannya lewat pasar, maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas demokrasi. Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek korupsi.

Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan norma keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan publik yang sangat luas. Sayangnya, pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk pelayanan publik yang bersifat kewajiban seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasport, dan lain-lain.

Kendati mungkin fenomena korupsi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk tadi hanya melibatkan biaya transaksi (antara sektor publik dengan individu masyarakat) yang relatif kecil (pretty corruption), tetapi biaya-biaya transaksi tersebut melibatkan porsi populasi yang sangat besar. Karena itu pola korupsi dengan menggunakan instrumen produk-produk pelayanan tersebut bisa jadi memiliki dampak yang sangat luas.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana meminimalkan biaya-biaya transaksi tersebut? Teramat sulit tentunya menjawab pertanyaan ini, kendati jawabannya merupakan bagian terpenting dari strategi pemberantasan korupsi di sektor publik. Karena itu kajian mengenai mekanisme pelayanan publik, berikut biaya-biaya transaksinya menjadi elemen penting dari strategi pemberantasan korupsi.

Sejalan dengan itu, prinsip market oriented organisasi pemerintahan harus diartikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (aparatur) harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian juga prinsip catalitic government, mengandung pengertian bahwa aparatur pemerintah harus bertindak sebagai katalisator dan bukannya penghambat dari kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnya mempercepat pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi pemerintah lebih dititikberatkan sebagai regulator dibanding implementator atau aktor pelayanan. Sebagai imbangannya, pemerintah perlu memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sendiri sebagai penyedia atau pelaksanaan jasa pelayanan umum. Dengan kata lain, tugas pemerintah adalah membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri (helping people to help themselves). Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan prinsip self-help atau steering rather than rowing.

Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di daerah. Artinya, pembentukan organisasi ini secara empirik telah memberikan hasil berupa peningkatan produktivitas pelayanan umum minimal secara kuantitatif. Dalam konteks teori Reinventing Government, pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) ini telah menghayati makna community owned, mission driven, result oriented, costumer oriented, serta anticipatory government.

Oleh karena itu, inovasi pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) ini perlu dikembangkan lagi dengan penemuan-penemuan baru dalam praktek manajemen pemerintahan di daerah. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan dalam hal ini adalah penyediaan jasa-jasa pelayanan kedalam beberapa alternatif kualitas. Jenis pelayanan yang secara kualitatif lebih baik dapat dikenakan biaya yang agak mahal, sementara jasa pelayanan standar dikenakan biaya atau tarif yang standar pula. Pemasukan dari jenis pelayanan yang relatif mahal, akan dapat dipergunakan untuk membiayai pelayanan yang lebih murah, melalui mekanisme subsidi silang (cross subsidi). Dengan cara demikian, diharapkan institusi dapat membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya, dengan tidak mengorbankan fungsi pelayanan yang menjadi tugas utamanya.

Selain itu, fenomena di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat yang belum terlayani masih lebih besar dibandingkan masyarakat yang sudah terlayani. Kenyataan tersebut disebabkan selain karena faktor geografis juga oleh lemahnya pelayanan oleh petugas baik secara administratif maupun teknis. Untuk itu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai organisasi pelaksana harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, karena pada hakikatnya kualitas ditentukan hanya oleh pelanggan (Coupet dalam Osborne dan Gaebler, 1992).

Kenyataan tersebut tidak saja disebabkan oleh berbagai hambatan sebagaimana disebutkan di atas, melainkan masih ada hal lain yang menjadi penyebabnya, seperti dalam memberikan pelayanan publik tidak diikuti oleh peningkatan kualitas birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kita semua menyadari pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak orang. Amat sulit untuk memahami pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Masyarakat pengguna jasa sering dihadapkan pada begitu banyak ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan birokrasi. Amat sulit memperkirakan kapan pelayanan itu bisa diperolehnya. Begitu pula dengan harga pelayanan. Harga bisa berbeda-beda tergantung pada banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para pengguna jasa. Baik harga ataupun waktu seringkali tidak bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga banyak orang yang kemudian enggan berurusan dengan birokrasi publik.

Dari uraian diatas telah disebutkan bahwa keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) secara empirik telah berhasil mendongkrak efisiensi dan produktivitas pelayanan publik. Namun perlu digarisbawahi pula bahwa selain pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), fungsi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sesungguhnya tidak lebih sebagai front liner dalam penyelenggaraan pelayanan tertentu. Artinya, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) memfungsikan dirinya sebagai ‘loket’ penerima permohonan yang akan dilanjutkan prosesnya kepada Dinas/Instansi fungsionalnya masing-masing. Dalam kondisi demikian, maka pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) justru dapat dipersepsikan sebagai ‘penambahan rantai birokrasi’ dalam pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menghindari kesan yang negatif ini, maka mau tidak mau Unit Pelayanan Terpadu (UPT) harus dapat bekerja secara profesional, dalam pengertian bahwa meskipun terjadi penambahan rantai birokrasi, namun proses penyelesaian jasa pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik pula.

Pada dasarnya penelitian tentang kualitas pelayanan publik ini penting untuk dilakukan, dikarenakan masyarakat sebagai customer service belum merasa puas baik dari segi waktu, biaya dan mutu pelayanan yang selama ini diberikan. Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember.

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember ini termasuk masih berusia muda juga, sampai saat ini pelaksanaannya masih berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun, awal pendiriannya pada tahun 1998 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jember nomor 58 tahun 1998 tentang Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Kabupaten Jember.

Namun, dalam perjalanannya masih banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Telah banyak cerita atau pengalaman dari sebagian atau bahkan hampir semua masyarakat sebagai pengguna dari pelayanan publik yang mengeluhkan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember tersebut. Melalui studi awal (Desember 2001) yang telah dilakukan, berikut ini disajikan fenomenanya yang diperoleh melalui kumpulan kliping surat kabar tentang pelayanan melalui Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember.

Saya dan keluarga bingung, stress dan luar biasa cemasnya. Sudah beberapa malam sulit tidur...entah apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sudah setahun lebih bermukim di kota ini, kami belum mempunyai identitas penduduk sama sekali. Padahal telah lama kami megajukan permohonan pengurusan identitas penduduk, nyatanya sampai saat ini keinginan kami itu belum terwujud. Waktu dan dana yang tidak sedikit jumlahnya telah dikeluarkan dan hingga kini kami menemui banyak kesulitan dalam pengurusan segala sesuatu yang membutuhkan identitas penduduk (Lentera, Oktober 2000).

Saya mengurus IMB lewat kenalan saya yang bekerja di Dinas Tata Kota, nyatanya sampai bertahun-tahun belum selesai-selesai juga. Kalau saya tanya, bagaimana caranya supaya IMB cepat selesai? Jawabnya, kalau orang Tata Kota masih diam, berarti belum selesai, ya kita diamkan saja...ditunggu saja (Lentera, Maret 2001).

Saya dan keluarga berencana akan mendirikan usaha kecil-kecilan di jaman yang semakin susah ini, sekalian untuk tambahan penghasilan. Sudah saya urus perijinanya dan untuk tempat usahanya. Tetapi, nyatanya hingga sekarang surat ijin tersebut belum selesai-selesai juga (Lentera, Agustus 2001).

Saya paling malas kalau harus mengurus surat-surat atau apapun yang ada hubungannya dengan Pemda. Pasti ujung-ujungnya sudah lama ngurusnya, birokrasinya berbelit-belit, keluar uang banyak lagi. Disuruh ngurus inilah...kurang itulah...apalah. Pusing!! (Lentera, Desember 2001).

Fenomena diatas menggambarkan betapa buruknya kualitas pelayanan publik yang selama ini dinikmati oleh masyarakat. Sudah sejak lama masyarakat mengeluh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dirasakannya amat jauh dari harapannya. Tetapi sejauh ini ternyata tidak ada perbaikan yang berarti dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan, harapan masyarakat bahwa pergantian rezim akan membawa perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ternyata makin jauh dari kenyataan.

Data lain tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan tercermin dalam laporan banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui surat kabar maupun media elektronik seperti radio. Adapun datanya sebagai berikut :

Tabel 1

Jenis dan Frekuensi Keluhan Masyarakat

Desember 2001

Masalah/Keluhan Masyarakat

Frekuensi

Biaya mahal
Waktu pengerjaan lama
Terlalu berbelit-belit
Selalu ada kesalahan
Aparat tidak ramah
Ruangan kotor

Sumber : Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember

Dari data pada tabel 1 tersebut, masih terdapat adanya keluhan atau ketidakpuasan masyarakat akan hasil pelayanan, jelas terlihat bahwa keluhan masyarakat akan menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan. Sebab, inti dari pelayanan publik mempunyai tujuan akhir yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk menyuguhkan penelitian dan penulisan tesis dengan judul : Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember.

Untuk menghindari kesan yang negatif ini, maka mau tidak mau Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kabupaten Jember harus dapat bekerja secara profesional, dalam pengertian bahwa meskipun terjadi penambahan rantai birokrasi, namun proses penyelesaian jasa pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik pula.

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

2008-05-25T06:24:00.000-07:00

Komitmen kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 5 tahun terakhir telah mengalami berbagai guncangan. Ancaman disintegrasi bangsa yang dipicu oleh krisis multidimensional seakan menguatkan bahwa komitmen kebangsaan Indonesia harus kembali mendapat perhatian dan terus ditumbuhkembangkan, dibina secara sistematis dan substansial. Kesadaran sebagai bangsa yang besar, bangsa yang pluralis, multi etnis seakan mulai memudar, karena sistem Pemerintahan Orde Baru (ORBA) yang cenderung mengkonstruksi bangsa ini menjadi bangsa yang seragam dari segi budaya, pemerintahan dan lain-lain. Fenomena ini berlangsung dalam kurun waktu 32 tahun dan baru kini dipikirkan bahwa model otoritarianisme cenderung kurang sesuai dengan realitas pluralisme Bangsa Indonesia. Di satu sisi otoritarianisme cenderung melahirkan sistem pemerintahan yang sentralistik, paternalistik sedemikian rupa sehingga memunculkan pemusatan kekuatan politik dan ekonomi bangsa pada satu kelompok tertentu, sedangkan di sisi yang lain kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin makin sulit di ukur.

Pada zaman Orde Baru, sentralisasi kekuasaan didominasi oleh Pemerintah Pusat, sementara kepentingan-kepentingan Daerah hanya sebatas menjalankan dan mentaati keputusan Pemerintah Pusat tersebut. Hampir tidak ada hubungan yang kooperatif-mutualisme antara keduanya, apalagi antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat di Daerah. Implikasinya adalah bahwa pelaksanaan program pembangunan di Daerah-Daerah cenderung meninggalkan substansi pembangunan yang semestinya dibutuhkan oleh masyarakat. Aspirasi masyarakat yang seharusnya direspon secara proaktif oleh Pemerintah Pusat hanya menjadi mimpi-mimpi pelelap tidur yang tidak pernah menjadi kenyataan.

Fenomena ini semakin menumbuhkan benih-benih ketidakpercayaan masyarakat daerah terhadap Pemerintah Pusat. Fenomena ini mencapai puncaknya ketika Bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Krisis kepercayaan makin meletupkan berbagai aksi protes rakyat, seiring dengan mulai terkuaknya kasus-kasus tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang belangsung pada masa Orde Baru.

Pemerintahan pasca Orde Baru yang disebut-sebut sebagai pemerintahan Orde Reformasi atau Orde Indonesia Baru mulai menyadari bahwa krisis yang melanda Bangsa Indonesia tidak akan bisa diatasi jika tidak dengan mengikutsertakan seluruh komponen Bangsa di dalam proses berpemerintahan. Oleh karena itu perberdayaan Daerah adalah salah satu solusi yang diambil, sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini pada hakekatnya ingin mengadakan perbaikan yang signifikan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan serius memperhatian potensi dan keragaman Daerah.

Namun demikian, keluarnya kedua Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut tidak akan berarti apa-apa apabila aspirasi masyarakat Daerah tetap kurang diperhatikan, karena semangat dari kedua Undang-Undang tersebut pada hakekatnya adalah bagaimana Pemerintah Pusat merespon keinginan dan aspirasi masyarakat di Daerah sehingga pembangunan di Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah tersebut. Untuk itu masyarakat diberikan peranan yang sebesar-besarnya dan peran tersebut diberikan dalam bentuk kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri sehingga diharapkan akan terbentuk masyarakat yang bermartabat, sejahtera dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kini penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah sudah berjalan hampir 4 tahun. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan Pemerintahan Daerah. Upaya-upaya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintah terus dilaksanakan, termasuk di dalamnya dengan mendekatkan Pemerintah dengan masyarakat baik di dalam konteks psikologi maupun secara fisik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sebagai ‘”buah” dari kemerdekaan. Keinginan-keinginan masyarakat di daerah untuk mendirikan atau membentuk daerah-daerah baru, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota adalah salah satu manifestasi dari upaya-upaya tersebut.

Banyaknya tuntutan masyarakat di Daerah untuk mendirikan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang baru pasca diberlakukannya Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 adalah salah satu fenomena menarik untuk dikaji dan dicermati dalam konteks pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Diawali dari pulau Sumatera dengan Isu Pemekaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi 3 Provinsi berikut Kabupaten dan Kota yang ada didalamnya, Pembentukan Provinsi Bangka Belitung dan Kepuluan Riau, Pulau Jawa dengan Provinsi Banten dan Madura, Pulau Sulawesi dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo, Pulau Maluku dengan Provinsi Maluku Utara, sampai ke Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Timur. Dipulau Kalimantanpun sebenarnya pernah dideklarasikan oleh masyarakat untuk pembentukan Provinsi baru di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Provinsi Kotawaringin Raya (gabungan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat). Namun kelihatannya baru terbatas sampai wacana dan tidak terekspos secara luas.

Berkaitan dengan keinginan tersebut, berbagai alasan dikemukakan untuk menuntut pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang baru, diantaranya adalah alasan terlalu luasnya daerah (secara geografis), daerah memiliki potensi yang memadai secara ekonomi untuk membangun dirinya sendiri, adanya keinginan untuk mengelola sendiri pembiayaan pembangunan daerah, dan ingin memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat serta sejumlah alasan lainnya. Banyaknya tuntutan ini membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk sedikit kesulitan dalam memilih dan memilah mana yang harus diperhatikan terutama dalam kaitan penyediaan, pembenahan berbagai Kebijakan Pemerintah khususnya yang menyangkut dengan struktur organisasi pemerintahan dan DPRD baru bagi daerah yang telah resmi menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang baru (Jurnal Otonomi Daerah-Depdagri, 2000).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, disebutkan bahwa pemekaran daerah berarti pemecahan wilayah daerah yang telah ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor di Daerah. Selanjutnya disebutkan pertimbangan faktor-faktor itu diantaranya adalah : (1)kemampuan ekonomi; (2)potensi daerah; (3)sosial budaya; (4)sosial politik; (5)jumlah penduduk; (6)luas daerah dan (7) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Tentunya tuntutan masyarakat untuk membentuk Daerah-Daerah baru harus mengacu kepada pertimbangan atau kriteria diatas, sebab apabila tidak maka Pemekaran Daerah hanya akan memberikan makna yang tidak penting dan tidak berarti bagi masyarakat. Sehubungan dengan pemekaran daerah ini H.A. Dj. Nihin (2000), mengatakan bahwa:

Aspirasi memekarkan daerah itu atas dasar pertimbangan yang tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dan lebih intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Sedangkan bila timbulnya aspirasi itu lebih karena emosional, primordialisme dan semata-mata hanya ingin menjadi Daerah Otonom sendiri, tidak atas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumber daya yang ada, akan mempersulit kondisi masyarakat Daerah tersebut, dan tidak akan menjamin pengembangan Daerah kearah yang lebih baik, bahkan melemahkan tingkat ketahanan wilayah karena akan mendatangkan berbagai beban dan persoalan.

Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah salah satu dari sekian banyak daerah yang menuntut untuk membentuk Daerah Kabupaten yang baru dengan pola pemekaran daerah, Apabila diruntut dari proses pemekarannya, tuntutan ini bukanlah didasari atas euforia Otonomi Daerah atau primordialisme, tetapi berdasarkan pertimbangan yang logis sebagaimana daerah lain yang lebih dahulu resmi menjadi Kabupaten yang baru. Adapun dukungan yang sangat kuat bagi proses pemekaran terhadap Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah: Pertama, adanya aspirasi masyarakat terutama dari kalangan tokoh ulama, tokoh masyarakat, pemuda, adat dan kesatuan wanita dalam daerah Pembantu Bupati Wilayah Calang dan Seunagan agar daerahnya dapat dibentuk Kabupaten baru yang definitif ; Kedua , adanya rekomendasi dari DPRD Kabupaten Aceh Barat melalui suratnya Nomor 135/1151/DPRD tanggal 29 Mei 2000 dan DPRD Propinsi NAD Nomor 138/8333 tanggal 20 Juni 2000 (Dokumen expose Bupati Aceh Barat tentang Pemekaran Daerah, 2001).

Dengan luas wilayah 10.104,66 km² dan penyebaran penduduk yang tidak merata berjumlah 507.098 jiwa (Kantor BPS Kab. Aceh Barat, 2002) daerah ini telah diusulkan untuk dimekarkan melalui peningkatan status administratif 2 wilayah Pembantu Bupati yaitu Pembantu Bupati Wilayah Calang dan Pembantu Bupati Wilayah Seunagan menjadi Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya. Proses pengusulannya melewati jalan yang sangat mulus dan disetujui oleh sidang Paripurna DPR-RI yang berlangsung dari tanggal 7 s/d 18 Maret 2002 (Kompas, 25 Pebruari 2002). Selanjutnya dengan persetujuan tersebut lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 berkaitan dengan Pembentukan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya beserta 3 buah Kabupaten baru lainnya di Propinsi NAD.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tersebut dengan jelas diatur tentang Batas-Batas Daerah, kewenangan Pemerintahan Daerah, pembentukan lembaga Legislatif, pembentukan lembaga Eksekutif pada Kabupaten yang baru dan pengangkatan dan mutasi PNS serta serah terima Asset Daerah (baik berupa barang kekayaan daerah, utang-piutang serta arsip atau dokumen penting).

Hingga saat ini Kebijakan Pemerintah yang mengatur pemekaran daerah di Kabupaten Aceh Barat telah berumur satu tahun diimplementasikan yaitu dari tanggal 10 April 2002 sebagai tanggal penetapannya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dari 5 kegiatan pokok yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 sebagai suatu rangkaian proses Pemekaran Daerah, hanya 3 kegiatan pokok yang baru dapat dilaksanakan. Diantara 3 kegiatan pokok yang telah dilaksanakan itupun ada diantaranya yang tidak tepat waktu, padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tersebut hanya memberikan limit waktu paling lama satu tahun bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkannya. Misalnya saja di dalam pasal 15 disebutkan bahwa untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang baru terbentuk, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati paling lama satu tahun sejak terbentuknya Kabupaten tersebut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan (Mei, 2003), proses Pemelihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitif belum dilaksanakan.

Adapun perkembangan Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah di Kabupaten Aceh Barat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 seperti ditunjukkan oleh check-list berikut ini :

TABEL 1

CHECK-LIST PERKEMBANGAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH

DI KABUPATEN ACEH BARAT

KEGIATAN

PASAL

PELAKSANAAN

PERESMIAN KABUPATEN dan PELANTIKAN Pj. BUPATI

(Paling lambat 1 bulan setelah diundangkan)

TELAH DILAKSANAKAN

Tanggal 20 April 2002

di Jakarta

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TELAH DILAKSANAKAN

Tanggal 29 September 2002

PEMBENTUKAN DPRD

(Paling lambat 6 bulan setelah peresmian Kabupaten)

TELAH DILAKSANAKAN

Tanggal 28 Maret 2003

PEMILIHAN BUPATI / WAKIL BUPATI DEFINITIF

(Paling lambat 1 tahun setelah peresmian Kabupaten)

BELUM DILAKSANAKAN

SERAH TERIMA ASSET DAERAH

(Paling lambat 1 tahun setelah peresmian Kabupaten)

BELUM DILAKSANAKAN

Sumber : Dihimpun dari Dokumen Pemekaran Daerah Kabupaten Aceh Barat,

Hingga awal Mei 2003.

ANALISA kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di PROPINSI DKI JAKARTA

2008-04-29T22:12:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan kecenderungan cepatnya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak Bulan Januari tahun 2001.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Seperti yang dikemukanan oleh Darumurti dan Rauta (2000 : 49) bahwa implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Dengan menyimak pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan (lihat Kaho, 1998 : 124). Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Musgrave dan Musgrave (1993 : 6 – 13) mengemukakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Tatanan pemerintah yang mengarah pada diperluasnya otonomi daerah, menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pemerintahan di daerah menurut prakasa dan aspirasi masyarakat. Untuk mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, yang harus dilakukan daerah adalah dengan memperkuat struktur perekonomiannya sehingga pemerintah daerah harus dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena di samping dari PAD masih ada penerimaan lain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sejalan dengan undang-undang tersebut maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatannya di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sementara itu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah masih sangat rendah sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dana pembangunan sangat terbatas, untuk menutupi kekurangan dana tersebut maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana pinjaman. Penggunaan dana pinjaman daerah ini sebagai salah satu sumber pilihan pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang akan memegang peranan penting dan membuka peluang bagi daerah untuk melakukan pinjaman dari pihak luar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Devas dkk (1999 : 223) pinjaman pemerintah daerah di Indonesia tidak pernah besar. Pada tahun 1983/1984, propinsi meminjam Rp4,5 milyar, atau hanya 0,2 % dari penerimaan propinsi total. Angka-angka bersangkutan dari tahun ke tahun tidak menunjukan pola turun naik yang jelas, dan bahkan sebenarnya hampir seluruh jumlah pinjaman adalah pinjaman DKI Jakarta.

Jakarta sebagai Ibukota Negara, merupakan pusat kegiatan pemerintahan Nasional, Politik, Hankam dan pintu gerbang utama negara. Secara geografis maupun fungsional Jakarta merupakan pusat pembangunan wilayah sekitarnya. Sebagai Propinsi DKI Jakarta mempunyai kedudukan yang sama dengan Propinsi Tingkat I lainnya, namun tidak terbagi atas Dati II di bawahnya. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta bahwa pemberian otonomi di DKI Jakarta hanya pada lingkup propinsi agar dapat membina dan menumbuh kembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu kepada masyarakat. Karena Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam untuk di eksploitasi, dan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota negara di mana perkembangan dan pertumbuhan kotanya yang sangat cepat, maka menuntut Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk dapat memikul tanggung jawab di dalam pelaksanaan pembangunan daerah di ibukota, sehingga pemerintah daerah harus dapat menyediakan anggaran/dana investasi yang sangat besar, maka salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan adalah dengan menggunakan dana pinjaman daerah, walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi tulang punggung tetapi paling tidak pinjaman daerah ini dapat mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah. Karena pinjaman daerah ini dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat cost recovery khususnya untuk kepentingan pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah.

Seperti yang dikemukakan Devas dkk (1999: 222) pinjaman daerah dibenarkan atas dasar dua pertimbangan :

1. dengan cara meminjam dana untuk menanam modal, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan di wilayahnya, dibandingkan dengan jika kegiatan pembangunan hanya bergantung pada penerimaan berjalan;

2. karena manfaat penanaman modal baru dapat dipetik setelah jangka waktu yang panjang, maka sudah sepatutnya jika biaya dipikul oleh mereka yang akan menikmati manfaatnya di masa datang.

Selain itu dengan cara meminjam daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali pinjamannya. Namun untuk menentukan apakah suatu daerah tersebut layak atau tidak untuk melakukan pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk menghitung kemampuan keuangan daerah dan menentukan besarnya pinjaman, serta batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan. Karena pinjaman daerah ini berbeda dengan Pedapatan Asli Daerah seperti pajak dan restribusi, dalam pinjaman ini terdapat kewajiban dari pemerintah daerah untuk mengembalikan berupa angsuran pokok pinjaman yang disertai dengan bunga, biaya administrasi dan denda, sehingga pemerintah daerah harus hati-hati apabila akan melakukan pinjaman. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini menganalisis bagaimanakah kemampuan keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta di dalam melakukan pinjaman, dan seberapa besar pinjaman yang layak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

1.2 Keaslian Penelitian

Menurut Riphat dan Hutahaean (1997) yang menganalisis tentang pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, ada 3 (tiga) aspek penting yang berhubungan dengan kebijaksanaan pinjaman daerah yang selama ini terus dikembangkan meliputi; (i) penyediaan dana pinjaman yang lebih besar untuk pembiayaan proyek yang bersifat cost recovery, (ii) peningkatan kemampuan pemerintah daerah menggali Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali pinjaman, (iii) dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam memutuskan jenis investasi dan cara pembiayaannya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Menurutnya peranan pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dewasa ini masih relatif kecil, namun memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan. Peluang tersebut antara lain tercermin dari karakteristik pinjaman yang memberikan otonomi atau kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Menurut Kim (1997 : 167) yang telah melakukan penelitian di Korea selama periode 1970 sampai dengan 1991 menyimpulkan bahwa peranan sektor-sektor publik lokal di kawasan pertumbuhan ekonomi regional di negara korea adalah pertama peranan pemerintah daerah pada pertumbuhan ekonomi regional telah menjadi sangat signifikan, pungutan pajak lokal dan pendapatan daerah tidak kena pajak memiliki efek negatif pada tingkat pertumbuhan ekonomi, konsumsi pemerintah daerah secara khusus cenderung berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dampak secara netto sektor umum daerah memberi tingkat pertumbuhan ekonomi regional sebesar 14,4%. Kedua peranan pemerintah dalam faktor pendorong berdampak ganda (multiplier effect), di mana investasi pemerintah daerah jauh lebih besar daripada konsumsi pemerintah daerah.

Ramirez (1998) melakukan penelitian investasi publik di Mexico mengenai efek pengeluaran investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah di bidang infrastruktur dan investasi swasta berpengaruh positif terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pengurangan konsumsi pemerintah dapat menekan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Yulinawati (1999) telah melakukan penelitian mengenai dampak pinjaman daerah terhadap Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) dan PDRB di Kabupaten Lampung Tengah dan Joestamadji (2000) mengenai dampak pinjaman daerah terhadap PAD dan PDRB di Kota Surabaya dari kedua penelitian tersebut menunjukan bahwa pinjaman daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap PAD dan PDRB. Selanjutnya Lutfiati (2000) yang melakukan penelitian mengenai kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di Kabupaten Kediri. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa keuangan daerah Kabupaten Kediri mampu memberikan dana netto yang disisihkan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan pembangunannya.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya terlihat bahwa penelitian tersebut tidak meneliti secara khusus mengenai kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pinjaman, hanya penelitian yang dilakukan oleh Lutfiati saja yang mengkaji secara khusus kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman. Namun demikian mengacu kepada penelitian tersebut dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah di mana penelitian ini dilakukan yaitu Propinsi DKI Jakarta dan periode waktu penelitian yang dilaksanakan.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta di dalam melakukan pinjaman yang telah dilakukan;

2. untuk menentukan besarnya pinjaman yang layak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada tahun 2001-2005.

1.3.2 Manfaat penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta dalam memperkaya kajian tentang keuangan daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber investasi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

2. sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam memberi arah atau alternatif kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman daerah.

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

2008-04-29T22:04:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan berbagai hasil kajian para ahli menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah (Hoessein, 2000 :3). Hal ini merupakan gambaran dari praktek pemerintahan masa lalu yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dengan berpegang pada Undang-undang tersebut, maka praktek yang terjadi di lapangan berupa sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat, sehingga masyarakat di daerah tidak memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan kepentingan dan potensi daerahnya sendiri (Mardiasmo, 2000 : 574).

Pada masa sekarang ini dengan perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannnya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000 : 5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995 : 20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah. Sebagaimana yang dialami Pemerintah Kota Yogyakarta, selama kurun waktu tahun anggaran 1991/1992 – 2000 proporsi PAD terhadap TPD rata-rata sebesar 32,96 %. Proporsi sebesar ini sebenarnya tidaklah terlalu kecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri menunjukkan bahwa selama 5 tahun (1986/1987 – 1989/1990) sebagian besar Daerah Kabupaten/Kota atau sebanyak 173 Daerah Kabupaten/Kota (59,25 % dari seluruh Indonesia) mempunyai angka prosentase PAD terhadap total penerimaan daerah di bawah 15 %.

1. hasil pajak daerah;

2. hasil retribusi daerah;

3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya;

4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Widayat (1994 : 31) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah :

1. banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB);

2. badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;

3. kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;

4. adanya kebocoran-kebocoran;

5. biaya pungut yang masih tinggi;

6. banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;

7. kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Jaya (1996 : 5) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut :

1. kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah;

2. tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat;

3. kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;

4. alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;

5. kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Secara umum dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa masalah rendahnya PAD disebabkan lebih banyak pada unsur perpajakan. Lebih jauh mengenai perpajakan dan permasalahannya perlu dikemukakan pendapat Reksohadiprodjo (1996 : 74-78), yaitu bahwa beberapa masalah yang sering dihadapi sistem pajak di daerah secara keseluruhan, di antaranya adalah adanya kemampuan menghimpun dana yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang disebabkan karena perbedaan dalam resources endowment, tingkat pembangunan, dan derajat urbanisasi. Masalah lainnya adalah terlalu banyaknya jenis pajak daerah dan sering tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara pajak dengan pungutan lainnya, dan masalah biaya administrasi pajak yang tinggi.

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997 : 34-36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. faktor manusia;

2. faktor keuangan;

3. faktor peralatan;

4. faktor organisasi dan manajemen.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa tingkat kemandirian atau DOF (Derajat Otonomi Fiskal) Kota Yogyakarta yang tercermin dari nilai proporsi antara PAD dengan TPD rata-rata sebesar 32,96 %. Angka ini menggambarkan bahwa peran PAD sebagai sumber utama pelaksanaan otonomi masih rendah, karena sebagian besar penerimaan daerah (sebesar 67,04 %) masih dari sumber lain di luar PAD.

Seiring dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka tidak ada upaya lain kecuali mengoptimalkan peran PAD di dalamnya. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana peran PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Yogyakarta.

1.2 Keaslian Penelitian

Disadari bahwa penelitian mengenai peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya sudah banyak dilakukan, namun demikian penelitian yang sama dan secara khusus di Kota Yogyakarta belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saragih (1996) mengatakan bahwa peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih rendah meskipun perolehannya setiap tahun mengalami peningkatan.

2. Lains (1995) meneliti tentang keuangan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat. Menurut Lains kemampuan pembiayaan dengan PAD dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat kecil atau dengan kata lain sebagian besar pembiayaan dasar dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Kecilnya proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah disebabkan antara lain karena jenis-jenis pajak yang menjadi hak daerah kurang potensial. Lains menyarankan perlu adanya desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan serta sistem pajak dengan pemberian wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah.

3. Lee dan Snow (1997) mengungkapkan bahwa apabila Pemerintah Daerah akan menaikkan penerimaan pajak, maka sebaiknya Pemerintah Daerah memperhitungkan kemampuan membayar dari masyarakat di daerah tersebut dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik.

4. Radianto (1997 : 39) penelitian yang dilakukan di Daerah Tingkat II Maluku mengatakan bahwa peranan PAD dalam membiayai pembangunan Daerah Tingkat II Maluku masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Daerah Tingkat II Maluku yang masih berada jauh di bawah rata-rata IKR Daerah Tingkat II secara nasional. Misalnya selama kurun waktu Pelita V (1991/1992-1993/1994) IKR Daerah Tingkat II Maluku berturut-turut adalah sebesar 8,1 persen, 7,3 persen, dan 6,5 persen.

5. Kuncoro (1995) memfokuskan pengamatannya pada kenyataan rendahnya PAD, sehingga ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat. Untuk mengurangi beban subsidi Pemerintah Pusat, Kuncoro menganjurkan diberikannya otonomi keuangan daerah yang relatif luas, sehingga daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan memanfaatkannya secara optimal.

6. Lebih lanjut Kuncoro (1995) mengungkapkan bahwa PAD menunjukkan kontribusi yang sangat rendah terhadap total penerimaan daerah di propinsi di Indonesia rata-rata hanya 15,4 % selama tahun 1984/1985 – 1990/1991. Artinya dibanding dengan PAD, subsidi dari Pemerintah Pusat lebih banyak dalam membiayai pengeluaran daerah. PAD hanya 30 % mampu membiayai pengeluaran rutin. Untuk Daerah Tingkat II, PAD hanya mampu membiayai pengeluaran rutinnya sebesar kurang dari 22 %. Sebagian besar Daerah Tingkat II di Indonesia prosentase PAD terhadap total belanja daerah kurang dari 15 %.

7. PAU-SE UGM (2000) yang melakukan penelitian di Kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan dari sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah masih sangat tinggi. Dalam era otonomi daerah akan semakin sulit mendapatkan sumbangan dan bantuan sehingga perlu biaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah.

8. Miller dan Russek (1997) meneliti semua negara bagian di Amerika Serikat mengenai struktur pajak dan pertumbuhan ekonomi, dan menemukan bahwa pajak dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus dapat mendorong penerimaan melalui pajak dan menggunakannya secara tepat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi, waktu, dan alat analisis yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, sejauh pengamatan dan pengetahuan peneliti maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan di KotaYogyakarta.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. menganalisis PAD, yaitu dengan menghitung kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD;

2. mengukur laju pertumbuhan PAD dan sumber-sumber PAD;

3. mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebagai ukuran tingkat kemandirian keuangan daerah;

4. mengukur tingkat Kemampuan Rutin Daerah (KRD) atau kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah;

5. mengukur kinerja administrasi penerimaan PAD dengan menghitung nilai efektifitas dan efisiensi PAD.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang. Kebijakan yang diambil tersebutpada akhirnya ditujukan untuk peningkatan peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2008-02-29T18:56:00.000-08:00

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Munandar (1999: 10) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai : pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Anggaran belanja rutin merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jaya (1999: 11) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.

Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang membawa akibat pada pengeluaran dan yang mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak dan beratnya tugas daerah dengan kemungkinan keadaan keuangan yang terbatas, maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-rencana yang akan dijalankan pada masa yang akan datang.

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Mardiasmo (1999:11) menyatakan bahwa perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak lain pada unit-unit kerja di pemerintah daerah seperti tuntutan kepada pegawai/ aparatur pemerintah untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Alor ini sangat luas maka dalam penelitian ini akan dibatasi khusus pada analisis sistem pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Rutin Kabupaten Alor dengan tidak mengurangi obyek penelitian yang lainnya.

1.2 Keaslian Penelitian

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain seperti Insukindro, dkk, (1994: 27) melakukan penelitian di beberapa daerah kabupaten/kota yaitu : Padang, Lampung Tengah, Banyumas, Semarang, Yogyakarta, Kediri, Sumenep, Bandung, Barito Kuala dan Sidrap, untuk mengkaji peranan dan pengelolaan keuangan daerah dan usaha peningkatan PAD. Miller, Stephen M. dan Frank S. Russek (1997: 213-237) menganalisis struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara bagian dan pemerintah lokal dengan mengembangkan serta membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Odedokun, MO (1996: 269-297) dalam penelitiannya mengenai kebijakan finansial dan efisiensi pemanfaatan sumber daya di negara-negara berkembang, mencoba menghitung belanja pemerintahan, tingkat inflasi, suku bunga dan lain-lain. Kuncoro (1995: 17) memfokuskan pengamatannya pada kenyataan rendahnya PAD sehingga ketergantungan keuangan pemerintah daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Untuk mengurangi subdisi pemerintah pusat Kuncoro mengajurkan diberikan otonomi keuangan daerah yang relatif luas sehingga daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan memanfaatkannya secara optimal.

Benyamin (1995: 83) faktor-faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya keuangan yang memadai baik yang bersumber dari subsidi pusat atau daerah tingkat I maupun yang digali dari Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) seperti pajak daerah, perusahaan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Medi (1995: 25) berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah bahwa untuk mencapai efektivitas perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk mencapai efisiensi pengelolaan keuangan agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat sedapat mungkin dikurangi, sedangkan penelitian ini menfokuskan pada analisis sistem pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan anggaran rutin.

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2008-02-29T18:55:00.000-08:00

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam tiga dasawarsa di negara sedang berkembang menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat dilapisan bawah tidak senantiasa dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan, bahkan dibanyak negara kesenjangan sosial ekonomi makin melebar. Kenyataan ini, membuktikan bahwa strategi pembangunan yang terlalu “GNP-oriented” tidak memberikan pemecahan mengenai masalah kemiskinan (keterbelakangan). Todaro (1997 :14) menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk, karena dengan kesempatan kerja penduduk atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Arsyad (1999:108) menyatakan pembangunan ekonomi (daerah) adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah (daerah) dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk memperoleh pendapatan, dan dari pendapatan ini selanjutnya akan menimbulkan daya beli masyarakat serta menimbulkan pasar yang cukup besar yang pada akhirnya penduduk akan memperoleh kesejahteraan (Soeroto, 1986:31).

Syafrizal (1997:27-38) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat spesialisasi dan daya saing untuk meningkatkan keunggulan komparatif (comparative advantage) suatu sektor ekonomi disuatu daerah adalah melalui rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masing-masing sektor disuatu daerah terhadap jumlah output total (PDRB) di wilayah studi dan di wilayah referensinya (Yusuf, 1999:219-233).

Perubahan politik akhir-akhir ini nampaknya menciptakan peluang-peluang bagi kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut setidaknya tercermin dari lahirnya paket perundangan yang terdiri dari Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Garis besar yang ingin dicapai adalah motivasi dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan struktural, beragam distorsi dan pelanggaran hukum, sementara ruang lingkup ( dan harapan ) spesifik yang hendak dituju adalah mengalirnya investasi efektif, bergairahnya aktivitas perekonomian, dan meningkatnya kesejahteraan diseluruh penjuru wilayah dengan didukung oleh good governance (Nugroho, 2000:103). Implikasi terpenting bagi daerah dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut adalah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat secara bertahap dapat diperkecil.

Wewenang dan tanggungjawab yang besar tersebut harus seimbang dengan sumber pendapatan yang memadai agar sejumlah urusan yang didesentralisasikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kenyataanya, berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1999, khususnya menyangkut dana perimbangan yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 masih diragukan kemampuannya. Apakah besar dana ini menjamin pelaksananaan urusan yang diserahkan ke daerah secara efisien?.

Di sisi lain, otonomi menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Kabupaten Lampung Utara, jika dilihat dari kemandirian dalam pendanaan pembangunan mungkin masih perlu dipertanyakan. Dilihat dari kemampuan pendapatan asli daerah (PAD), dimana rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lampung Utara selama periode tahun anggaran 1993/1994-1997/1998 adalah sebesar 4,14 % pertahun. Dengan kata lain, Kabupaten Lampung Utara hanya mampu mendanai sebesar rata-rata 4,14 % saja dari total kebutuhannya atau tingkat ketergantungan fiskal terhadap penerimaan dari sumbangan dan bantuan pusat atau propinsi Lampung masih sangat tinggi. Jelasnya lihat tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rasio PAD Terhadap Penerimaan Daerah

Kabupaten Lampung UtaraTahun Anggaran 1993/1994-1997/1998

Tahun	Penerimaan Daerah (Rupiah)	PAD (Rupiah)	PAD/Penerimaan (Rasio)
1993/1994	60.627.343.000	3.512.305.000	5,79
1994/1995	67.113.882.000	2.719.181.000	4,05
1995/1996	75.505.334.000	2.940.752.000	3,89
1996/1997	77.127.608.000	3.143.326.000	4,07
1997/1998	90.735.591.000	2.635.012.000	2,90
Rerata			4,14

Sumber : Dispenda Kabupaten Lampung Utara, Realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994-1997/1998 (diolah).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengangkat permasalahannya adalah PAD yang dimiliki Kabupaten Lampung Utara masih rendah. Hal ini menyebabkan penerimaan yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan yang bersumber dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat atau propinsi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah perlu dilihat pajak-pajak daerah yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan PAD melalui komponen penerimaan pajak daerah berbasis konsumsi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

1. 2 Keaslian Penelitian

Secara kuantitas studi empiris mengenai pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan dengan pajak pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain : Miller dan Russex (1997) meneliti tentang pengaruh struktur fiscal terthadap pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal di Amerika Serikat, alat analisis yang digunakan adalah random effects model. Hasil penelitiannya menyimpulkan penerimaan pajak berpengaruh positip terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, sebaliknya bepengaruh negatip apabila digunakan untuk transfer payment.

Kneller dkk., (1999) meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 22 negara anggota organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD), alat analisis yang digunakan adalah random effects model. Hasil penelitian menyimpulkan penerimaan pajak distortionary berpengaruh negatip terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penerimaan pajak non-distortionary bepengaruh positip terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif berpengaruh positip terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya berpengaruh negatip.

Yusuf (1999) menganalisis tentang deskripsi kegiatan ekonomi potensial terutama struktur ekonomi wilayah Bangka-Belitung yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik secara eksternal/wilayah referensi (Propinsi Sumatera Selatan) maupun internal/wilayah studi (Wilayah Bangka-Belitung) dan melakukan analisis lebih jauh yaitu dengan wilayah referensi (Bangka-Belitung) dan wilayah studi (Kabupaten Bangka, Belitung, Pangkal Pinang). Dalam penelitian tersebut Yusuf menggunakan variabel PDRB persektor dengan menggunakan alat analisis model rasio pertumbuhan (MRP), yang merupakan modifikasi dari model analisis shift and share untuk melihat kriteria pertumbuhan, dan mengikutsertakan analisis location quetiont untuk melihat kriteria kontribusi. Dari kedua alat analisis tersebut kemudian dilakukan overlay sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan potensi ekonomi dari suatu wilayah.

Mengacu pada penelitian tersebut maka penelitian ini merupakan replikasi dari konstruksi pemikiran yang terdapat pada tiga penelitian yang disebutkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah penelitian, periode waktu penelitian dan varibel yang digunakan. Selanjutnya penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PAD melalui komponen pajak daerah yang berbasis konsumsi dan mengidentifikasi sektor-sektor basis atau andalan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah

POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

2008-02-29T18:52:00.000-08:00

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada 5 sektor yaitu perdesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Di Kabupaten Indramayu penerimaan PBB dari sektor perdesaan dan perkotaan merupakan penerimaan PBB yang tidak terlalu besar. Untuk tahun 2001, penerimaan PBB dari sektor perdesaan dan perkotaan mencapai lebih kurang Rp4.862.216.672 atau sekitar 24% dari total penerimaan PBB.

Penentuan tarif pajak dan NJOP secara periodik atau pembebasan pajak untuk bumi dan bangunan dengan memperhatikan kondisi dan lokasi daerah diharapkan dapat dipakai sebagai alternatif yang baik, khususnya dalam mendorong terciptanya kepastian besarnya PBB dan keadilan. Penetapan mengenai tarif pajak 0,5% dan dasar perhitungan NJKP sebesar 20% hingga 100% dari NJOP dan pemberian NJOP-TKP (Nilai Jual Obyek Pajak-Tidak Kena Pajak) serta usaha untuk memperhatikan dan melibatkan Pemda kabupaten dan propinsi perlu dikaji secara mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar usaha tersebut tetap menjamin peningkatan penerimaan PBB tanpa mengabaikan masalah kepastian dan keadilan bagi wajib pajak.

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kabupaten Indramayu perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalian sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Mengingat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap APBD sangat kecil yaitu untuk periode 1997/1998 sebesar 4,27%, untuk 1998/1999 sebesar 3,22%, untuk 1999/2000 sebesar 2,91%, untuk 2000 sebesar 3,05% dan untuk 2001 sebesar 1,63% (lihat lampiran 5). Salah satu strategi untuk peningkatan penerimaan daerah tersebut, yaitu perlunya mengetahui potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB), tingkat pertumbuhan penerimaan PBB, kontribusinya terhadap APBD serta perhitungan proyeksi ke depan.

Pengelolaan PBB di Kabupaten Indramayu untuk sektor perdesaan dan perkotaan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 1997/1998–2001 realisasi penerimaan selalu tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya yang diperoleh dari Kantor Dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kabupaten Indramayu seperti pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indramayu,

1997/1998-2001

NO.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	1997/1998	4.520.333.302	4.582.441.614	101,37
2.	1998/1999	4.614.774.000	4.090.846.794	88,65
3.	1999/2000	4.630.000.000	4.457.582.492	96,28
4.*	2000	4.700.000.000	4.604.074.150	97,96
5.	2001	6.702.000.000	4.862.216.672	72,55

Sumber : Kantor Dispenda Kabupaten Indramayu, Target dan Realisasi Penerimaan PBB beberapa terbitan (data diolah)

*) Data disesuaikan

Berdasarkan data pada tabel tersebut di mana realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu, periode 1997/1998 yaitu sebesar 101,37%, untuk periode 1998/1999 sebesar 88,65%, periode 1999/2000 sebesar 96,28%, periode 2000 sebesar 97,96% dan pada periode 2001 sebesar 72,55%.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penentuan besarnya potensi penerimaan PBB sektor perdesan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu cenderung didominasi oleh KP PBB, sehingga data untuk perhitungan potensi PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu diperoleh dari KP PBB Indramayu sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Potensi dan Target Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan

di Kabupaten Indramayu, 1997/1998-2001

No.	Tahun Anggaran	Potensi Penerimaan	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan
No.	Tahun Anggaran	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4:3	6	7=6:3
1	1997/1998	5.835.021.314	4.520.333.302	77,47	4.582.441.614	78,53
2	1998/1999	5.944.365.146	4.614.774.000	77,63	4.090.846.794	68,82
3	1999/2000	6.082.629.540	4.630.000.000	76,19	4.457.582.492	73,28
4	2000	6.293.824.110	4.700.000.000	74,68	4.604.074.150	73,15
5	2001	6.789.079.173	5.702.000.000	83,99	4.862.216.672	71,62
	Rata-rata	6.188.983.856	4.833.421.460	78,10	4.639.432.344	73,08

Sumber: - KP PBB Kabupaten Indramayu,data potensi, beberapa terbitan (data diolah)

- Kantor Dispenda Kabupaten Indramayu, data realisasi, beberapa terbitan (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas target penerimaan tidak sesuai dengan potensi penerimaan dengan rata-rata 78,10%, dan lebih jauh lagi realisasi penerimaan tidak sesuai dengan potensi penerimaan posisinya ada pada rata-rata 73.08%.

Oleh karena realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan tersebut selalu tidak melampaui dari target yang telah ditetapkan, maka dirumuskan masalah yaitu ”Penetapan target penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu belum sesuai potensi”.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain Suryani (1996) meneliti masalah penerimaan pajak bumi dan bangunan melalui penyesuaian nilai jual objek pajak. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa tingkat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi secara keseluruhan terjadi di wilayah terdekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan peningkatan penerimaan PBB lebih besar dari pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan penerimaan PBB dapat dilakukan melalui penyesuaian NJOP.

Demikian pula penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banjarmasin oleh Nurlina (2001), tentang Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan berkesimpulan bahwa proses kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkesan tidak konsisten dan kurang optimal, karena angka pertumbuhan rata-rata lebih kecil dari pada pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yoseph (1996), tentang Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu yang antara lain menyebutkan bahwa keadaan perekonomian masyarakat yang semakin membaik mempunyai hubungan positif dengan kemampuan membayar PBB. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: pertama obyek dan wilayah penelitian; kedua adalah alat analisisnya, oleh karena itu bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan.

ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN

2008-02-29T18:51:00.000-08:00

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembangunan di daerahnya. Pemberlakuan kedua undang-undang ini berkonsekuensi pada perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan. Pola pertanggungjawaban daerah lebih bersifat pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Halim (2001: 19) mengatakan proses anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Ini adalah tantangan untuk menunjukkan bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab akan “kepentingan rakyat” pemerintah daerah dan DPRD harus memposisikan dirinya pada posisi yang tepat. Selain itu, hal tersebut adalah sebuah peluang untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bukan sebagai salah satu “penikmat” dana rakyat, tetapi dapat berbagi rasa dengan rakyat dari dana yang “tersedia” bagi daerah.

Peranan DPRD sekarang ini semakin penting. Fungsi perencanaan anggaran daerah semestinya sudah dilakukan oleh para anggota DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) butir (h) mengatakan bahwa DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. Proses yang dapat dilakukan oleh DPRD melalui hak-hak yang dimilikinya, informasi yang diperoleh DPRD harus dikomunikasikan dan diinformasikan kepada aparat pemerintah daerah sebelum mereka menyusun APBD.

Aparat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif. Sistem dan prosedur penyusunan anggaran yang digunakan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan saat ini didasarkan atas dua pendekatan utama, yaitu pendekatan dari bawah (bottom up approach) dan pendekatan dari atas (top down approach). Kedua pendekatan ini seharusnya disatukan. Dengan undang-undang yang baru, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kebebasan dan keleluasaan yang lebih besar untuk melakukan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan sumber pembiayaan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut mengandung arti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut untuk mampu menemukan metode baru dalam meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya. Di samping itu juga mengharuskan daerah untuk dapat mengalokasikan belanjanya agar hemat, daya guna dan tepat guna. Peran serta masyarakat sebagai pemilik sebagian dana sangat diharapkan dalam proses penyusunan APBD.

Proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih bersifat sentralistis dan didominasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi melalui intervensi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan pemerintah atasan di daerah. Lemahnya perencanaan anggaran yang diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan dan diikuti dengan pengeluaran daerah yang terus meningkat secara dinamis jika tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran akan menyebabkan terjadinya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

Aspek pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di daerah kabupaten/kota. Manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang tersedia guna mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dibahas pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diatur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat termasuk DPRD dalam proses penyusunan APBD, dan seberapa besar pengalokasian anggaran belanja untuk kepentingan pelayanan publik dan pelayanan aparat/penyelenggara pemerintah daerah. Proses dan pengalokasian anggaran belanja tersebut akan dievaluasi dalam rangka menyusun belanja pemerintah pada tahun-tahun berikutnya, baik dilihat dari paradigma lama maupun paradigma baru penyusunan anggaran.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan belanja negara dan belanja daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagai pembanding dikemukakan beberapa hasil penelitian berikut ini.

Tridimas (1992) meneliti pengeluaran pemerintah di Inggris. Variabel penjelas yang digunakan yaitu tingkat pendapatan, defisit anggaran, jumlah penduduk dan biaya per unit pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel defisit anggaran, tingkat pendapatan dan jumlah penduduk adalah signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel biaya per unit pengeluaran pemerintah tidak signifikan.

Ma (1997) yang membahas penentuan kebutuhan fiskal daerah lebih bersifat absolut dan lebih mikro. Ada dua tahapan yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan fiskal daerah, yaitu tahap pertama klasifikasi atau kategorisasi pengeluaran daerah dan tahap kedua perhitungan kebutuhan pengeluaran untuk setiap kategori yang umum digunakan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, kesejahteraan sosial, kebakaran, konservasi lingkungan, dan jasa lainnya. Pembagian seperti ini tentu saja tergantung pada desentralisasi kewenangan yang berlaku serta ketersediaan data. Mungkin saja terjadi penggabungan antara kesehatan dengan kesejahteraan sosial ke dalam beberapa bagian lagi, dan sebagainya.

Pitarakis dan Tridimas (1999) meneliti dengan menggunakan data pengeluaran konsumsi pemerintahan umum di United Kingdom (UK) selama periode 1963-1993. Ada lima hal untuk pengeluaran total selama periode tersebut, yaitu: pertahanan, kesehatan, pengeluaran pemerintah pusat lainnya (administrasi, hukum dan tata tertib), pendidikan, dan pengeluaran pemerintah yang meliputi pengeluaran untuk fasilitas lokal dan pengeluaran lainnya. Dalam penelitian tersebut standar permintaan konsumen yang berbeda-beda sangat kurang diberitakan dalam tatanan ini, karena keputusan mengenai alokasi pengeluaran publik dilakukan oleh pemerintah dan dalam pembuatan keputusan fiskal di United Kingdom terkonsentrasi pada kekuasaan pemerintah pusat, sedangkan kekuasaan pemerintah lokal hanya terbatas dalam meningkatkan pendapatan dan pembelanjaannya.

Brodjonegoro dan Asanuma (2000) mengatakan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mungkin akan menciptakan masalah pokok dalam manajemen pengeluaran negara/pemerintah di tingkat pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pemerintah daerah harus mampu melakukan perencanaan, program dan anggaran pengeluaran pembangunan mereka sendiri. Tidak adanya pengalaman dapat menyebabkan pemerintah daerah salah mengatur pengeluaran, karena kekeliruan-kekeliruan dalam prioritasi (penentuan prioritas) dan pentahapan proyek. Masalah kemampuan institusional yang tidak memadai untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah daerah dapat juga disertai dengan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, bukan hanya oleh birokrasi daerah tetapi juga oleh politisi lokal.

Mardiasmo (2000) mengemukakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal akan berimplikasi pada APBD yaitu pos penerimaan dengan konsekuensinya menggelembungnya jumlah penerimaan daerah. Perubahan jumlah penerimaan tersebut harus diikuti dengan pengeluaran keuangan daerah yang efisien dan efektif yang disertai dengan peningkatan sumber daya manusia. Persoalan otonomi daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah saja tetapi lebih berfokus pada pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana-dana perimbangan tersebut.

Mardiasmo (2001) melakukan studi kasus di enam kota/kabupaten dengan periode amatan 1991/1992 sampai dengan 1995/1996 yang meneliti budgetary slack dan pendekatan anggaran, serta waktu pemberian bantuan menyimpulkan dua hal. Pertama, ketergantungan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah propinsi dan pusat mendorong terjadinya kesenjangan anggaran. Kedua, pendekatan bottom up cenderung menjadi sebuah formalitas belaka karena pemerintah kabupaten/kota dianggap tidak memiliki perencanaan strategik dan prioritas yang jelas.

Syahrul (2001) meneliti tentang anggaran belanja daerah pemerintah Kota Padang ditinjau dari proses dan pengalokasian. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di Kota Padang dilakukan melalui pendekatan top down approach dan bottom up approach, dalam penyusunan APBD peranan eksekutif masih dominan. Peranan anggota DPRD dalam penyusunan anggaran tidak dimulai dari awal tetapi diawali dari hasil draft yang disusun oleh eksekutif sehingga permasalahan anggaran yang dihadapi tidak terkaji lebih mendalam.

Lutfieka (2001) meneliti tentang evaluasi proses penyusunan dan pengalokasian anggaran belanja Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Tenggara belum berdasarkan kepentingan masyarakat, hal ini terbukti peran DPRD dan masyarakat belum terlibat secara aktif dan berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD masih didominasi oleh pihak eksekutif dalam menentukan skala prioritas dan plafon anggaran.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti disebutkan di atas, apabila dibandingkan dengan penelitian ini mempunyai beberapa kesamaan antara lain permasalahan yang akan dibahas serta beberapa alat analisis yang relevan untuk digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain terletak pada lokasi.

EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY

2008-02-29T18:48:00.000-08:00

1.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan cita-cita nasional bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka pembangunan di segala aspek harus dilaksanakan. Kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah merupakan satu kesatuan rangkaian pembangunan yang integral dan tidak dapat dipisahkan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan semakin banyak. Namun demikian kewenangan yang diberikan kepadanya untuk mengelola berbagai unsur kehidupan sangatlah luas, dan diharapkan dapat memenuhi berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas masalah utama yang banyak dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah keuangan, yang dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan masalah ini adalah darimana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Nazara (1997:21) bahwa pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya. Bila penerimaan dari sumber penerimaan daerah cukup besar maka akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan dengan sendirinya akan meningkatkan pula pemberian pelayanan kepada anggota masyarakat oleh pemerintah daerahnya.

Untuk mendukung usaha-usaha otonomisasi, kemampuan aparat pemerintah daerah di bidang akuntansi manajemen keuangan daerah khususnya dan perencanaan umumnya merupakan suatu tuntutan yang wajar. Salah satu indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah mulai saat ini haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan.

Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan komponen pajak propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Bila melihat perkembangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini, penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sumber penerimaan primadona. Alasan ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan yang melintas dan beroperasi di wilayah Propinsi DIY. Hal ini dikuatkan pula oleh Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB dari masing-masing Kantor Samsat di Propinsi DIY dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan 2001, seperti pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan PKB

pada Masing-Masing Kantor Samsat

di Propinsi DIY, 1999/2000-2001

(dalam Rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	REALISASI PKB
NO.	TAHUN ANGGARAN	BANTUL	GUNUNGKIDUL	KULON PROGO	SLEMAN	YOGYAKARTA	JUMLAH
1.	1999/2000	4.917.607.575	1,568,424,505	1,407,050,170	10,658,310,155	10,973,094,440	29,524,486,845
2.	2000	5.839.367.200	1,823,517,110	1,678,536,600	12,708,481,240	12,728,589,925	34,778,492,075
3.	2001	9.635.809.725	2,938,184,500	2,734,154,825	20,585,042,345	19,921,283,625	55,814,475,020

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY, Laporan Target dan Realisasi PAD, Tahun Anggaran 1999/2000-2001 (data diolah).

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan BBNKB

pada Masing-Masing Kantor Samsat

di Propinsi DIY, 1999/2000-2001

(dalam Rupiah)

NO.	TAHUN ANGGARAN	REALISASI BBNKB
NO.	TAHUN ANGGARAN	BANTUL	GUNUNGKIDUL	KULON PROGO	SLEMAN	YOGYAKARTA	JUMLAH
1.	1999/2000	3,361,646,225	958,638,330	1,059,641,850	7,192,418,855	6,290,603,000	18,862,948,260
2.	2000	6,463,898,250	2,128,676,250	1,980,227,275	14,464,948,880	13,398,271,900	38,436,022,555
3.	2001	12,002,612,750	3,774,988,850	3,522,345,050	25,781,256,075	21,076,453,300	66,157,656,025

Sumber: Lihat Tabel 1.1.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Propinsi DIY tidak memiliki sumber daya alam yang cukup memadai untuk dieksploitasi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kelemahan dari propinsi ini. Di sisi lain selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ini khususnya pada masa krisis kecenderuangan pola konsumsi masyarakatnya lebih memilih menginvestasikan dana yang dimiliki pada kendaraan bermotor baik kepemilikan baru maupun memindahtangankan, dan hal ini dapat digolongkan sebagai peluang bagi propinsi ini. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang menjadi obyek PKB dan BBNKB seperti yang ada pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3

Realisasi Jumlah Kendaraan Bermotor

dari PKB dan BBNKB

pada Masing-Masing Kantor Samsat

di Propinsi DIY, 1999/2000-2001

(dalam unit)

NO.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH KENDARAAN
		BANTUL		GUNUNGKIDUL		KULON PROGO		SLEMAN		YOGYAKARTA		JUMLAH
		PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
1.	1999/2000	87,584	15,955	25,310	4,160	26,235	4,551	143,925	24,301	112,408	16,214	395,462	65,181
2.	2000	70,456	15,348	20,249	4,377	21,077	4,496	113,642	24,996	89,884	15,601	315,308	64,818
3.	2001	102,967	21,968	29,969	6,803	31,187	6,267	173,646	39,606	127,501	21,343	465,270	95,987

Sumber: Lihat Tabel 1.1.

Dengan menggabungkan masalah-masalah tersebut di atas, maka PKB dan BBNKB dapat dijadikan sumber penerimaan yang handal baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kaitan dengan hal ini, karena bagi warga masyarakat yang menikmati semua jasa yang disediakan oleh suatu daerah tidak akan luput dari kewajibannya sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi (Insukindro dkk., 1994:1).

Langkah awal yang perlu dijalankan oleh pemerintah daerah; agar pungutan pajak yang dilakukan lebih optimal dan penggunaan dana terhadapnya lebih terarah, adalah mulai melaksanakan pembenahan di sisi pelayanan. Dengan pola pikir bahwa salah satu tugas dan fungsi dari pemerintah daerah adalah melayani masyarakat, harapan yang dicapai adalah terciptanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Melihat uraian-uraian di atas maka perlu diadakan analisis terhadap masalah pelayanan; khususnya yang meyangkut dengan masalah pelayanan terhadap pungutan pajak kendaraan bermotor dan yang sejenisnya di Propinsi DIY. Dengan harapan bahwa segala bentuk hasil analisis akan dapat lebih membantu menentukan keputusan yang diambil secara bijaksana. Selain itu dapat dipertanggungjawabkan pula kepada seluruh warga masyarakat.

Dengan mencermati ulasan pada latar belakang di atas, maka beberapa masalah dapat dirumuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Berapa besar tingkat efisiensi dari masing-masing Kantor Samsat di Propinsi DIY.

2. Bagaimana kepuasan bekerja yang dirasakan oleh pegawai dalam pelaksanaan pungutan pajak (melayani masyarakat).

3. Bagaimana pelayanan yang diterima oleh para wajib pajak, tercermin dari kepuasan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

4. Apa dukungan-dukungan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap kegiatan dan kebutuhan Kantor Samsat di Propinsi DIY.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pajak secara umum salah satu diantaranya adalah yang dilakukan Kim (1997). Penelitian ini tentang peranan sektor publik lokal di kawasan pertumbuhan ekonomi regional di negara Korea. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peranan pemerintah daerah pada pertumbuhan ekonomi regional telah menjadi sangat signifikan. Hal ini tercermin dari pungutan pajak lokal dan pendapatan daerah tidak kena pajak memiliki efek negatif sangat khusus pada tingkat pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan investasi pemerintah daerah dan konsumsinya lebih cenderung berdampak positif secara khusus pula.

Sementara penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah sangat banyak dilakukan. Beberapa diantaranya akan diuraikan sebagai berikut. Lubis (2000), melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Indonesia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laju inflasi PDRB per kapita riil dan jumlah kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan BBNKB di Indonesia.

Pritchard dan De Boer (1995) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi registrasi mobil di negara Amerika Serikat pada tahun 1986. Fokus penelitian pada pajak pusat dan daerah serta tambahan-tambahan biaya lain kemudian pengenaan premi asuransi bagi setiap kendaraan. Hasil penelitian menggambarkan pajak yang dikenakan atas mobil baru, kecil pengaruhnya terhadap registrasi. Di dalamnya terdapat permasalahan tentang tanggapan masyarakat terhadap pengenaan pajak yang tinggi atas mobil lama dan mobil dengan harga perolehan yang murah. Dengan demikian tingginya pajak tersebut akan mengurangi registrasi mobil bagi mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka menghindari untuk membeli mobil dengan jenis lama dan dengan harga yang rendah.

Selain itu beberapa penelitian tentang pelayanan pungutan pajak/retribusi atau pelayanan di Kantor Samsat juga telah dilaksanakan antara lain seperti berikut. Legowo (2000) melakukan penelitian tentang kualitas layanan Kantor Samsat Kota Yogyakarta dengan mengaplikasikan QFD dengan menggunakan House of Quality. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa koefisien korelasi dari variabel reability merupakan faktor yang paling dominan dalam kepuasan wajib pajak. Aplikasi ini menunjukkan seluruh persyaratan wajib pajak mendapat nilai yang memuaskan.

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (PPE FE UGM) bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY (1997); melakukan penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat. Permasalahan yang diangkat adalah tentang landasan hukum pungutan PKB, BBNKB, TNKB, STNK serta keterlambatan pembayaran PKB. Kemudian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (PPE FE UGM) bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Yogyakarta (1995); juga melakukan pengkajian dan evaluasi sistem pelayanan Pajak Daerah DIY guna dilakukan penyempurnaan karena peraturan baru Samsat telah berjalan 5 (lima) tahun, pada 5 (lima) Kantor Samsat di Propinsi DIY.

Dari beberapa penelitian berikut, merupakan penelitian yang menggunakan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA). Wahyuni (1999) melakukan pengukuran kinerja RSUD di Kota Semarang terhadap PAD Kota Semarang. Alat analisis yang digunakan selain DEA adalah SWOT. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa RSUD mempunyai peluang untuk ditingkatkan peran dan perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Makhfatih (1997) melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan variabel input dan output, serta menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 1991/1992 sampai dengan 1995/1996.

Dari berbagai penelitian sebelumnya di atas terlihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jika pun lokasi penelitian sama namun alat analisis yang digunakan adalah berbeda, sedang jika pun alat analisis yang digunakan sama namun lokasi dan variabel penelitian yang digunakan adalah berbeda. Dengan demikian dari penelitian ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sepanjang pengetahuan dan pengamatan, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dikatakan asli.

EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)

2008-02-29T18:45:00.000-08:00

1 Latar Belakang

Memperhatikan berbagai hasil kajian para ahli menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan jumlah bidang pemerintahan, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki daerah (Hoessein, 2000 :3). Hal ini merupakan gambaran dari praktek pemerintahan masa lalu yang dilandasi oleh Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dengan berpegang pada undang-undang tersebut, maka praktek yang terjadi di lapangan berupa sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat, sehingga masyarakat di daerah tidak memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan kepentingan dan potensi daerahnya sendiri (Mardiasmo, 2000 : 574).

Pada saat ini dengan perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankannnya. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000 : 5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995:20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Dari tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Kota Cirebon selama kurun waktu pengamatan menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu pada Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar 33,8 % menjadi 20,2% pada Tahun Anggaran 2000, dengan rata-rata kontribusi sebesar 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Cirebon terhadap Pemerintah Pusat masih sangat dominan. Apabila dilihat dari komponen PAD, kontribusi terbesar berasal dari retribusi daerah yaitu dengan rata-rata sebesar 6,8% dan yang paling kecil berasal dari bagian laba BUMD dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,7%.

Apabila diamati lebih jauh, maka dapat dilihat di mana sebenarnya letak kecilnya nilai PAD suatu daerah. Untuk mengetahui hal ini perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok PAD. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari : 1). hasil pajak daerah; 2). hasil retribusi daerah; 3). hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya; 4). lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Jaya (1996 : 5) melihat beberapa hal lain yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, yaitu :

1. kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;

2. tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat;

3. kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;

4. alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;

5. kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang cukup potensial, namun selama ini keberadaan BUMD tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah jika dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya, sebagaimana terlihat dari kontribusinya terhadap PAD yang sangat kecil dan cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1.2

Perkembangan Kontribusi Bagian Laba BUMD pada APBD Kota Cirebon,

1996/1997-2000

(dalam persentase)

Dari tabel 1.2 tersebut terlihat bahwa kontribusi bagian laba BUMD yang paling besar adalah yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) Air Minum, dengan rata-rata kontribusi terhadap APBD sebesar 1,42 % dan terhadap PAD sebesar 4,90 %. Apabila dicermati kembali dari tabel 1.2 tersebut, terdapat kecenderungan bahwa kontribusi bagian laba PDAM cenderung mengalami penurunan, namun untuk perusahaan daerah mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Dari tabel tersebut selanjutnya, timbul pertanyaan mengapa keadaan seperti itu terjadi pada PDAM Tirta Dharma, sedangkan begitu banyak peluang strategis yang dimiliki oleh BUMD, seperti captive market yang besar, memiliki akses yang luas, baik ke bawah maupun ke atas sehingga dapat memperoleh informasi kebijakan pemerintah dan peluang usaha lebih dini dibandingkan sektor swasta serta BUMD memiliki bargaining power yang kuat karena kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah daerah.

Sebagai perusahaan daerah yang memberikan jasa pelayanan air bersih di perkotaan, PDAM menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip perusahaan, yaitu efisiensi dan mengusahakan keuntungan, guna memenuhi target mengisi kas pemerintah daerah dan di lain pihak, PDAM juga dituntut untuk berfungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, menunjang perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat, menunjang percepatan pembangunan di daerah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Dua dimensi yang berbeda tentang keberadaan BUMD dalam hal ini PDAM Tirta Dharma, hendaknya dapat dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk dilaksanakan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk memberikan evaluasi kinerja perusahaan selama periode tahun 1996 sampai dengan 2000 dan strategi pengembangan pengelolaan usaha yang sebaiknya dilakukan oleh PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon di era otonomi.

1.2 Keaslian Penelitian

Jordan dkk, (1996) meneliti kinerja keuangan dua puluh lima perusahaan air minum di Georgia dengan maksud untuk melengkapi teori analisis rasio dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Model yang digunakan adalah regresi dan ekonometrika dengan menggunakan informasi yang bersumber dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi. Model tersebut berisi lima variabel untuk menghitung tingkat harta lancar, hutang lancar, aliran kas dan tingkat biaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari lima variabel independen menjelaskan varian dalam jumlah hutang : current ratio, debt to equity ratio, interest coverage ratio, return on assets dan an operating ratio. Namun hanya tiga terakhir yang signifikan dengan estimasi Ordinary Least Square (OLS).

Whittington dan Tippet (1999) menggunakan dua data berupa neraca yang dipublikasikan dari 111 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek London. Pengujian dilakukan dengan Dickey Fuller dengan data runtut waktu dari tahun 1978-1990 terhadap variabel akuntansi yang meliputi: 1) Current Liabilities, 2) Total Assets, 3) Liquid Assets, 4) Curren Assets, 5) Stocks dan 6) Total Liabilities, serta rasio-rasio keuangan yang meliputi 1) Liquidity Ratio, 2) Current Assets Ratio, 3) Stock Ratio, dan 4) Debt Ratio. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa keenam variabel akuntansi dan empat rasio tersebut tidak stasioner, sedangkan untuk pembilang dan penyebut pada keempat rasio tersebut tidak ko-integrasi.

Engko, (1999) telah melakukan penelitian mengenai kinerja finansial Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sorong periode tahun 1994-1998, dengan menganalisis pengelolaannya, kemungkinan pengembangan dan menghitung common size, indeks, efektivitas, rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Kesimpulan yang diperoleh adalah common size dan neraca indeks menunjukkan jumlah aktiva pada tahun 1994-1998 cukup baik, kinerja keuangan pada tahun 1994-1998 kurang sehat, dan secara operasional belum berhasil.

Rachmawati, (2001) telah melakukan penelitian tentang kinerja PDAM Delta Tirta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya studi kasus di Kabupaten Sidoarjo tahun 1990-1999, dengan mengukur kinerja keuangannya, operasional, administrasi dan menganalisis elastisitas PDRB perkapita riil terhadap laba riil PDAM. Kesimpulan yang diperoleh adalah menunjukkan kinerja PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo selama sepuluh tahun, tingkat keberhasilannya mempunyai nilai cukup kecuali tahun 1993 dan 1995 mempunyai nilai baik. Elastisitas laba riil PDAM terhadap PDRB per kapita riil >1 atau sangat elastis.

Hasil penelitian tersebut tidak berlaku umum dalam pengertian, bahwa kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja perusahaan atau BUMD di wilayah lain, walaupun menggunakan tolok ukur yang sama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai aspek dan indikator yang akan diteliti serta lokasi penelitiannya.

EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

2008-02-29T18:43:00.000-08:00

LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah Daerah di Indonesia telah memasuki fase baru dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.

Bagi daerah pemberlakuan Undang-undang ini, khususnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 telah semakin membuka peluang dan harapan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan proposional. Hal ini di maksudkan agar daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, secara bertahap dapat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena selama ini bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat didalam APBD, dimana sekitar dua pertiga dari total pengeluaran Pemerintah Daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan dari Pemerintah Pusat (Shah,at al. 1997. dikutip PAU Studi Ekonomi UGM). Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Propinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal.

Adapun perkembangan dan kontribusi penerimaan PAD, BHP/BP dan sumber pendapatan lainnya bagi APBD Propinsi NTB, dapat di lihat pada tabel I.1

Tabel I.1

Pertumbuhan PAD Propinsi Nusa Tenggara Barat

Selama 5 Tahun Anggaran 1995/1996 S/D 1999/2000

(dalam ribuan)

No.	Tahun	Realisasi	Perkembangan Tiap Tahun
No.	Anggaran	PAD	Rp	%
	1994/1995	14.946.387	-	-
1	1995/1996	19.069.956	4.123.569	27,59
2	1996/1997	26.107.743	7.037.787	36,91
3	1997/1998	30.278.081	4.170.338	15,97
4	1998/1999	24.097.223	(6.180.858)	(20,41)
5	1999/2000	36.936.781	12.839.558	53,28
Rata - rata				22,66

Sumber : Dinas Pendapatan Prop. NTB. Tahun 2001.

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa perkembangan PAD rata-rata 22,66 % per tahun. Perkembangan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, namun pada tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan, disebabkan karena penghapusan beberapa jenis retribusi Tingkat I sebagai akibat berlakunya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengaruh krisis moneter. Akan tetapi pada tahun anggaran 1999/2000 kembali menunjukkan kenaikan, yaitu 53,28 %. Hal ini disebabkan karena membaiknya kondisi perekonomian. Adapun besaran kontribusi PAD terhadap APBD Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam 5 tahun terakhir nampak pada tabel I. 2

Tabel I.2

Kontribusi PAD terhadap APBD Propinsi NTB

Dalam Tahun Anggaran 1995/1996 S/D 1999/2000

		(dalam ribuan)
Tahun	Realisasi
Anggaran	PAD		APBD	%
	(Rp)		(Rp)
1995/1996	19.069.956		93.274.583	20,44
1996/1997	26.107.743		109.170.371	23,91
1997/1998	30.278.081		113.853.249	26,59
1998/1999	24.097.223		136.477.548	17,66
1999/2000	36.936.781		190.170.759	19,42
Rata-rata pertumbuhan				20,81

Sumber : - Dinas Pendapatan Prop. NTB.Tahun 2001.

- Biro Keuangan Setda Prop. NTB. Tahun 2001.

Dari data di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 20,81 % pertahun. Kontibusi PAD dari tahun ke tahun terus meningkat yaitu 20,44 % dalam tahun anggaran 1995/1996 naik menjadi 26,59 % dalam tahun1997/1998, namun pada tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan, akibat pengaruh krisis ekonomi dan moneter dan penghapusan beberapa jenis retribusi tingkat I dengan berlakunya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahun anggaran 1999/2000 mengalami kenaikan karena membaiknya kondisi ekonomi pada tahun tersebut. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, untuk masa lima tahun anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel I.3

Tabel I.3

Target dan Realisasi PAD Propinsi NTB

Dalam Tahun Anggaran 1995/1996 S/D 1999/2000

(Dalam Ribuan)

Tahun Anggaran

Target

Realisasi

Prosentase Realisasi

Prosentase Pertumbuhan Target

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

17.215.799

21.835.196

26.032.778

24.381.819

32.021.473

19.069.956

26.107.743

30278.081

24.097.223

36.936.781

110,77

119,57

116,31

98,83

115,35

26,83

19,22

(6,34)

31,33

Rata - rata

112,17

19,35

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prop.NTB.Tahun 2001.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah selalu melampui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya yaitu rata–rata penerimaannya diatas 100 %, ini menandakan bahwa salah satu indikator keberhasilan dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian perlu dikaji lebih jauh bahwa keberhasilan pencapaian dari target ini harus dilihat pula bagaimana cara penentuan target yang dilakukan setiap tahunnya.

Bila mengacu dari data tersebut diatas maka pertumbuhan rata – rata target setiap tahunnya adalah sebesar 19,35 %. ini berarti bahwa penetapan target setiap tahunnya tidak berdasarkan data yang valid, akan tetapi hanya dengan cara menaikkannya sebesar antara 19 % sampai dengan 26% dari target tahun lalu atau berdasarkan kesepakatan dengan instansi terkait dan pihak legislative. Hal ini terjadi disebabkan hingga saat ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki data wajib pajak yang akurat, sehingga dalam penetapan target tidak dapat dilakukan secara transparan, sebagaimana yang diharapkan diera otonomi saat ini, yang mana semua pihak yang terkait harus mengetahui secara jelas potensi pajak yang sebenarnya, agar dapat menetapkan target yang riil setiap tahunnya berdasarkan potensi pajak yang senyatanya.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah selaku aparat pemungut dan koordinasi pendapatan daerah, maka sudah sewajarnyalah apabila dalam pelaksanaan operasionalnya mutlak diperlukan adanya kerjasama fungsional dengan instansi-instansi lain dalam pengorganisasian personalnya secara efektif, terutama yang mempunyai kegiatan sejenis dan berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal efektivitas susunan organisasi dan tata kerja serta formasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, masing-masing berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD/7/7/39 – 26 tanggal 31 Maret 1978 yang diralat dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juni 1978 No.KUDP. 7/14/23 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.7/15/45 – 148 tanggal 16 Agustus 1978 yang merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan yang terahir adalah dengan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2000 tentang kelembagaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan serta penuangan materi-materi yang diatur dalam peraturan daerah ini, sejauh mungkin disesuaikan dengan materi Peraturan Pemerintah tersebut agar segala sesuatunya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagai landasan untuk dapat melaksanakan pembinaan dan usaha-usaha pemupukan dana yang serasi bagi Dinas Pendapatan Daerah, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah secara efektif dan efisien yang antara lain; mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan daerah pada umumnya.

Dalam hal efektivitas organisasi, Laporan Tahunan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi NTB Tahun 2000, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ada di Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di lingkungan Dispenda antara lain seperti: (1) Dalam sektor pajak masih banyak terjadi perbedaan antara data Biro Keuangan dengan data Dispenda Propinsi NTB yang meliputi realisasi PKB dan BBNKB,(2) Belum tersedianya data wajib pajak dan data tunggakan PKB yang dihimpun tepat waktu dan akurat.(3) Pada Subdin Pengawasan dan Pembinaan, khususnya teknis administrasi; kurang aktifnya aparat pemungut PAD, (4) Penyampaian laporan sering terlambat dan sebagainya. Permasalahan yang ada di Subdin Perencanaan dan Pengembangan, dalam hal penelitian dan perencanaan; data yang disampaikan dari instansi terkait belum mencerminkan data yang akurat, dan masih banyak permasalahan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, hal ini menunjukkan adanya inefektifitas organisasi tersebut.

Berkaitan dengan upaya menggali dan mengolah sumber-sumber penerimaan daerah, peningkatan penerimaan PAD tidak dapat dipisahkan dari peranan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dalam hubungannya dengan otonomi daerah, peran organisasi Dispenda bukan sekedar mengejar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, tetapi juga harus sanggup menyesuaikan dan mengantisipasi gejala internal dan berbagai perubahan eksternal. Bagi organisasi non profit/lembaga pemerintahan, keberhasilannya dinilai melalui kemampuan melayani publik. Keberhasilan pelayanan ini berkorelasi dengan biaya penyediaan pelayanan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini barmaksud untuk mengetahui : (1) Sejauh manakah tingkat efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Propinsi Nusa Tenggara Barat, (2) faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi dinas pendapatan daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar pengukuran efektivitas organisiasi dan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi NTB (Dispenda) selama ini masih dititik beratkan pada keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak dan atau retribusi daerah. Pengukuran ini kurang cocok dengan sifat suatu instansi semacam kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dengan peran gandanya, yaitu sebagai lembaga penerima dan sekaligus sebagai lembaga pelayanan, keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebenarnya ditentukan oleh dua faktor utama, internal yang dapat dikontrol dan eksternal yang tidak dapat dikontrol. Oleh karena itu, bagi Dispenda yang tidak dapat mencapai target penerimaan pada suatu periode belum tentu disebut gagal. Dengan demikian, diperlukan satu ukuran efektivitas atau kinerja yang relatif lebih objektif.

Dalam pengukuran efektivitas organisasi Dispenda secara objektif, terdapat berbagai kesulitan: Pertama, kompleksitas organisasi. Secara sederhana, Dispenda terdiri dari perangkat lunak dan keras, yaitu sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia meliputi berbagai keahlian yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pemungutan pajak dan atau retribusi daerah. Sementara itu, anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tetap dan anggaran operasional yang juga memiliki jenis dan alokasi/peran yang bervariasi.

Kedua, perbedaan kegiatan. Unit-unit pelayanan pajak Dispenda secara empirik sering dikategorikan sebagai unit “basah” dan unit “kering”. Unit basah adalah unit yang beroperasi potensi penerimaan pajak dan atau retribusi daerah yang relatif lebih besar. Dengan demikian, tuntutan pelayanannya juga semakin tinggi. Di lain pihak, unit kering merupakan unit yang bekerja dengan potensi yang relatif lebih kecil. Hal ini menyebabkan tuntutan akan pelayanan cenderung relatif lebih rendah.

Ketiga, teknik pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan hanya dengan membandingkan secara time series (dari satu periode ke periode) jumlah yang berhasil dipungut oleh unit-unit dalam Dispenda secara rasio. Teknik evaluasi ini tidak mampu memberi indikasi arah kebijakan yang jelas. Dengan demikian, hasil evaluasi yang diperoleh masih sulit untuk digunakan sebagai acuan kebijakan yang berorientasi pada perbaikan efektifitas Dispenda.

B. RUMUSAN MASALAH

Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu unsur organisasi Pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, mempunyai peranan yang sangat besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah, diduga adalah faktor organisasi. Dengan adanya organisasi ini dapat merumuskan misi dan tujuan organisasi Dinas Pendapatan itu sendiri.

Adapun misi dari organisasi Dinas Pendapatan daerah adalah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan/pengendalian, evaluasi, pengembangan dan penyuluhan pendapatan daerah. Dilain pihak organisasi Dinas Pendapatan Daerah ini juga harus mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, dimana organisasi sebagi wadahnya.

Sebagaimana yang diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan akan tetapi secara empiris realisasi pendapatan asli daerah, kotribusinya terhadap anggaran pengeluaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih relatif kecil yakni rata-rata 20,81 %, selebihnya masih mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat, lebih khusus lagi kontribusi pajak daerah yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam lima tahun terahkhir rata-rata sebesar 29,53 %. Disamping itu juga penetapan target selama ini masih belum efektif, karena penentuan target selama ini hanyalah didasarkan atas sejarah pengalaman tahun tahun sebelumnya yang besarnya berkisar antara 10 sampai 15 % atau atas dasar kesepakatan dengan pihak terkait. Untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat harus didukung sarana prasarana, anggaran yang memadai baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Dalam kaitan dengan sarana, prasarana maupun anggaran dirasa belum memadai sehingga tidak mampu mendukung tugas-tugas operasional secara optimal. Dalam hal personalia, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh sumber daya aparatur yang belum memadai baik dari jumlah maupun kwalifikasi yang dibutuhkan. Dari 114 orang pegawai 56,14 % berpendidikan SLTA kebawah dan dijajaran pejabat struktural sebagian besar belum mengikuti diklat-diklat tekhnis yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas Dinas Pendapatan Daerah.

Bertitik tolak dari kondisi obyektif diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ?

REVIEW TESIS

Prospek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Provinsi Papua Barat

Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon

B. Rumusan Masalah

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

KEGIATAN

PERESMIAN KABUPATEN dan PELANTIKAN Pj. BUPATI

TELAH DILAKSANAKAN

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TELAH DILAKSANAKAN

PEMBENTUKAN DPRD

TELAH DILAKSANAKAN

PEMILIHAN BUPATI / WAKIL BUPATI DEFINITIF

BELUM DILAKSANAKAN

SERAH TERIMA ASSET DAERAH

BELUM DILAKSANAKAN

ANALISA kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di PROPINSI DKI JAKARTA

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LAMPUNG UTARA

POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Tabel 1.1

Tabel 1.2

ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN

EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY

Realisasi Penerimaan PKB

pada Masing-Masing Kantor Samsat

di Propinsi DIY, 1999/2000-2001

SLEMAN

YOGYAKARTA

JUMLAH

Tabel 1.2

pada Masing-Masing Kantor Samsat

di Propinsi DIY, 1999/2000-2001

REALISASI BBNKB

GUNUNGKIDUL

KULON PROGO

JUMLAH

pada Masing-Masing Kantor Samsat

di Propinsi DIY, 1999/2000-2001

YOGYAKARTA

PKB

BBNKB

PKB

PKB

PKB

PKB

PKB

EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)

EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

LATAR BELAKANG MASALAH

Rata - rata

B. RUMUSAN MASALAH