ABSTRAKSI
Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan lembaga satu-satunya yang diberi kewenangan Pemerintah untuk mengelola penyediaan sarana listrik di Indeonesia, sampai kini belum mampu menyediakan tenaga listrik secara maksimal dan merata di seluruh propinsi. Dalam pengoperasiannya, PLN setiap tahun bahkan mendapat subsidi dariPemerintah, terutama untuk pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, belum sebanding biaya operasional yang dikeluarkan dengan penerimaan hasil penjualan listrik dari pelanggan. Khusus di daerah Papua, yang dianggap cukup membebani biaya operasinal salah satunya adalah jangkauan jaringan yang tidak efektif, jarak pelanggan yang saling berjauhan, dengan sistim pemukiman yang tersebar. Selain hal tersebut, penyediaan sarana listrik oleh PLN ini masih didominasi oleh bahan bakar minyak (BBM), halmana dengan harga BBM yang sudah tinggi, ditambah lagi dengan jangkauan lokasi-lokasi pemukimandi pedalaman Papua yang relatif sulit, menyebabkan harga minyak di lokasi kebutuhan biayanya akan melambung. Hal yang sama juga akan terjadi pada pembiayaan
pemeliharaan mesin pembangkit. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap tingginya biaya operasional dan tidak seimbang dengan penerimaan yang diperoleh dari pembelian listrik oleh pelanggan. Hal ini akan mengakibatkan PLN sulit berorientasi pada propit, tetapi lebih bersifat pelayanan, sementara persediaan keuangan negara untuk subsidi pun terbatas, sehingga dari segi kualitas, pemadaman bergilir hampir setiap saat dialami pelanggan/masyarakat, demikian pula dari segi kuantitas, masih banyak daerah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Publikasi BPS melalui data PODES (Potensi Desa), 2003 tercatat sebanyak 3.287 Kampung di Papua, termasuk Papua Barat yang mendapat jaringan listrik hanya sekitar 29 %, sisanya 71 % entah sampai kapan bisa meperoleh pula kesempatan untuk menikmati listrik sebagai barang publik
Dengan perkembangan inovasi PLTA yang terus berproses, baik dari inovasi teknologi maupun inovasi sistimnya, dan melihat secara umum geografi daerah Papua di wilayah Propinsi Papua Barat, dimana tersedia sumberdaya air yang cukup memadai, maka dimungkinkan Pembangkit Lisrtrik Tenaga Mikrohodro (PLTMH) dapat menjadi solusi terhadap keterbatasan suplai listrik di Pulau Papua, termasuk Papua Barat., baik untuk masa sekarang bahkan masa mendatang. Dari sisi pengelolaan PLTMH, dengan item-item pengoperasian serta pemeliharaannya yang relatif sederhana, maka dimungkinkan pula masyarakat dapat membentuk suatu wadah untuk menangani langsung pengelolaannya. Ini pun setidaknya menjadi akses menciptakan rasa memiliki dari masyarakat dan membangun modal sosial masyarakat.
Seperti diketahui sebegitu besar harapan-harapan yang dinantikan dari program-program yang dicanangkan dan dilaksanakan di Papua, berujung kepada terjadinya perubahan perilaku, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam mengejar ketertinggalannya/kesenjangan dari saudara sebagsa dalam bingkai NKRI. Sedemikian juga akan memperkecil peluang terjadinya krisis integrasi bangsa. Suatu ketika, tahun 2001 saat Penulis melakukan survey geologi di salah satu kampung yang terpencil di pedalaman Kepala Burung Papua, Seorang Tete (istilah Kakek/Nenek untuk bahasa Papua) bertanya ” Ana.., kita orang ini masih Indonesia kah ?, kalo begitu yang presiden kitong yang sekarang seperti apakah, yang kitong liat ada gambar itu hanya ada Sukarno lalu yang bapak Suharto itu, lalu .... ada yang lain lagi kah.. ?”. Demikian keterisolasian suatu kampung di Papua sehingga tidak dapat mengakses informasi dengan memadai.
