1.2 Latar Belakang
Pada umumnya pembangunan nasional di negara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran produk domestik bruto (PDRB) pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto untuk daerah, baik tingkat I maupun tingkat II. Scumpeter tahun 1961 (lihat Budiono,1992:48) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dikaitkan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah suatu sumber kenaikan output.
Salah satu komponen yang mempengaruhi kenaikan output tersebut adalah pengeluaran pemerintah. Syafrizal (1997:27-38) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan).
Peran pemerintah dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi mulai di pandang sebagai suatu hal yang penting ketika mekanisme pasar sebagai motor pergerakan mengalami kegagalan. Mangkoesoebroto (1999:2) menyatakan dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu; 1) peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi; 2) peranan distribusi, dan; 3) peranan stabilisasi. Pada kebanyakan negara berkembang pelaksanaan 3 peran pemerintah ini banyak menghadapi kendala dan permasalahan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama apabila dihadapkan pada masalah pembangunan daerah. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi regional tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Tabel 1
Perkembangan PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 1993-1998
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (%)
(dalam juta rupiah)
| TAHUN | PDRB | PERTUMBUHAN (%) |
| 1993 | 5.410.530 | - |
| 1994 | 5.796.541 | 7.13 |
| 1995 | 6.404.819 | 10.5 |
| 1996 | 6.914.211 | 7.95 |
| 1997 | 7.201.338 | 4.15 |
| 1998 | 6.701.179 | -6.94 |
| JUMLAH | 31.727.432 | 22.79 |
| RATA-RATA | | 4.55 |
Sumber = Kantor BPS Kabupaten Tangerang
Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Melihat pertumbuhan ekonomi sebagaimana tergambar dalam PDRB Kabupaten Tangerang periode 1993-1999 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dan bervariasi. Pada tahun 1997-1998 terjadi penurunan hal ini diperkirakan sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter yang tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional akan tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Angka rata-rata pertumbuhan 4,55 % selama periode 1993-1998 bukanlah angka pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Angka 4,55 termasuk rendah apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi di wilayah lain utamanya di wilayah Jawa. Muljono (1998:3) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi di jawa tengah rata-rata di atas 7 %.
Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang signifikan adalah Belanja Pembangunan. Keberadaan Anggaran Belanja Pembangunan yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah, apabila dibandingkan dengan investasi swasta nilainya relatif kecil meskipun demikian dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.
Menyadari keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana pemerintah guna memacu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka selain ekstensifikasi upaya pengajuan program kepada pemerintah pusat yang lebih penting lagi adalah intensifikasi dan ekstesifikani penggalian dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
Bantuan dana pembangunan dari pusat yang selama ini diterima daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu program Inpres Dati I yang bersifat umum dan bantuan yang bersifat khusus. Pada bantuan yang bersifat umum diberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah untuk mengalokasikan penggunaannya, oleh pemerintah propinsi biasanya dialokasikan untuk membiayai pembangunan yang menjadi prioritas dan mengarah pada penekanan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Bantuan yang bersifat khusus penggunaannya dialokasikan untuk membiayai kegiatan/program yang telah ditentukan oleh pusat (spesifik grant) seperti; untuk dana reboisasi, peningkatan jalan propinsi, pembinaan masayarakat desa tertinggal dan lain sebagainya. Dana pembangunan ini dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja pembangunan. Sebagai gambaran besarnya Anggaran Belanja Pembangunan yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Tangerang periode 1993/1994-1998/1999 adalah sebagai berikut;
Tabel 2
Perkembangan Belanja Pembangunan Tangerang
1993/1994-1998/1999 (dalam ribuan rupiah)
TAHUN | BELANJA PEMBANGUNAN | PERTUMBUHAN (%) |
| 1993/1994 | 41.239.281 | - |
| 1994/1995 | 51.077.906 | 23.86 |
| 1995/1996 | 64.256.678 | 25.80 |
| 1996/1997 | 75.955.503 | 18.21 |
| 1997/1998 | 73.255.994 | -3.55 |
| 1998/1999 | 75.874.589 | 3.57 |
| JUMLAH | 340.420.670 | 67.89 |
| RATA-RATA | | 13.58 |
Sumber = Kantor BPS Propinsi
Selama periode 1993/1994-1998/1999 perkembangan anggaran belanja pembangunan walaupun tidak terlalu tinggi namun cukup menggembirakan yakni rata-rata sebesar 13,58%. Namun dari tabel 2, hal menarik yang perlu diperhatikan adalah apabila pada perkembangan PDRB dari periode 1997-1998 terjadi penurunan yakni dari 4,15% pada tahun 1997 menjadi minus 6,95%, pada periode yang sama untuk perkembangan Anggaran belanja pembangunan mengalami peningkatan yakni, minus 3,55% untuk tahun 1997(1997/1998) dan meningkat menjadi 3,57 pada tahun 1998 (1998/1999). Kondisi seperti ini merupakan suatu fenomena baru dan menarik untuk diperhatikan. Dengan tetap mengedepankan dampak krisis ekonomi sebagai akibat utama, fenomena lain yang secara kasat mata menarik untuk dikaji adalah upaya meningkatkan anggaran belanja pembangunan sebagai alat kebijakan fiskal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang ternyata direspon secara kontra produktif oleh PDRB, sehingga tidak dapat dipersalahkan apabila opini yang berkembang bahwa kebijakan-kebijakan fiskal yang dilancarkan oleh pemerintah daerah pada periode tersebut tidak tepat sasaran sehingga pertumbuhan ekonomi dalam suasana krisis tidak dapat terwujud. Menurut Shah (1992) salah satu sebab mengapa pengeluaran pemerintah daerah pengaruhnya tidak begitu besar di dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah adalah dikarenakan pengeluaran pemerintah tersebut belum mencerminkan keinginan riil masayarakat, yang mengakibatkan alokasi pengeluaran pemerintah tersebut menjadi tidak efektif dan efisien.
Selanjutnya berdasarkan tinjauan PDRB Kabupaten Tangerang (1993-1997) menyatakan bahwa berdasarkan kebijakan fiskal yang direalisasikan dalam bentuk Pengeluaran Pemerintah daerah, pada PELITA VI pemerintah Kabupaten Tangerang mentargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang sebesar 10,5% per tahun, dalam perkembangannya realisasi pencapaian PDRB pada periode tersebut belum bahkan jauh dari target. Dari sumber yang berbeda berdasarkan hasil perhitungan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tangerang tahun 2000, dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode 1994-1998 berdasarkan harga konstan rata-rata sebesar 3,47%.
Dari uraian dan data di atas tercermin suatu kondisi yang menggambarkan adanya indikasi perkembangan alokasi anggaran belanja yang cukup tinggi namun tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi/perkembangan PDRB yang sepadan, dengan kata lain optimisme pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal khususnya upaya peningkatan pengalokasian anggaran belanja pembangunan yang selanjutnya mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,5%, ternyata dalam pelaksanaannya tidak terealisisir, bahkan cenderung jauh dari harapan.
Sehubungan dengan hal tersebut pada penelitian ini akan dicoba menganalisis pengaruh atau efektifitas pengalokasian anggaran belanja pembangunan tersebut terhadap laju pertumbuhan ekonomi, dengan melihat besaran koefisien detirminasinya sehingga dapat diukur seberapa besar variabel anggaran belanja pembangunan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi.
1.2 Keaslian Penelitian
Penelitian tentang sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah ini telah banyak dilakukan diantaranya :
1. Miller dan Russex (1997:213-237) meneliti pengaruh fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyimpulkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebaliknya penerimaan akan berpengaruh negatif apabila dipergunakan untuk transfer payment.
2. Kneller (2000:96-98) Dengan menggunakan data stok kapital publik dan tingkat pajak pendapatan dari
3. Said Abdullah (2001) meneliti peran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, dengan menggunakan variabel PDRB sebagai variabel dependen dan variabel Pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, penerimaan dari pajak daerah dan bukan pajak daerah sebagai variabel independen, menemukan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran rutin berpengaruh positif namun sangat kecil sedangkan penerimaan dari pajak dan bukan pajak daerah berpengaruh negatif.
Penelitian ini merupakan replikasi dari konstruksi pemikiran yang terdapat pada penelitian-penelitian tersebut di atas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada, lingkup penelitian, daerah penelitian, periode waktu penelitian, variabel yang digunakan serta model yang digunakan. Selanjutnya pada penelitian ini dengan menggunakan data time series (runtun waktu) akan diukur pengaruh pengalokasian anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan variabel investasi swasta dan tenaga kerja sebagai variabel independen yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :
1. Untuk melihat pengaruh pengalokasian anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang, dan mengukur kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk :
1. Secara akademik penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi untuk memahami bagaimana pengaruh aktifitas sektor publik dalam pengelolaan anggaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian pengeluaran pemerintah khususnya anggaran belanja pembangunan agar dapat lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat luas sehingga mampu memacu terciptanya pertumbuhan ekonomi yang kondusif.
No comments:
Post a Comment