ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

1. Latar Belakang Penelitian

Manusia mempunyai kedudukan yang makin penting pada keadaan dimana masyarakat yang selalu dinamis. Meskipun kita berada, atau sedang menuju, dalam masyarakat yang beorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia. Pandangan atau falsafah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut menunjukkan semakin kuatnya permintaan untuk memperhatikan aspek manusia dan bukan hanya aspek teknologi dan ekonomi dalam setiap usaha.

Memasuki era globalisasi pemerintah secara bertahap berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dengan program wajib belajar 9 tahun, Anak Asuh dan lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tidak bergantung pada sumber daya alam yang semakin berkurang, akan tetapi ditentukan oleh kreativitas, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu kunci utama keberhasilan pembangunan dimasa akan datang terletak pada kualitas sumber daya manusia salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai perangkat pemerintahan.

Mengacu pada tujuan tersebut diperlukan PNS yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksakanan tugas. Sejalan dengan hal tersebut, PNS perlu diperhatikan kualitas profesionalismenya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Ranupandojo dan Husnan (2002: 3) mengemukakan bahwa

”Adalah menjadi tugas dari managemen personalia untuk menjalankan dan mengembangkan berbagai jalan agar manusia dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam organisasi yang diperlukan masyarakat”.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu organisasi daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab yang diemban Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara semakin meningkat sejalan dengan menguatnya tuntutan terhadap pelaksanaan otonomi yang lebih luas oleh pemerintah daerah. Sebab itu upaya pemberdayaan pemerintah daerah khususnya aparat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, semakin dirasakan urgensinya. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan PNS, baik dalam mengambil inisiatif, perencanaan maupun dalam pengawasan pembangunan secara berkesinambungan.

Menyadari hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya pegawai, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara harus melaksanakan perencanaan pegawai yang benar. Perencanaan pegawai pada hakekatnya merupakan suatu proses yang sistematis untuk ditangani secara khusus sehingga dalam mencari kebutuhan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang diisyaratkan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi jabatan struktur di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Jabatan Struktural

Di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Tahun 2004

No.	UNIT KERJA	E SE L O N						JUMLAH
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1.	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	11	-	40	-	55
2.	SEKRETARIAT DEWAN	-	1	2	-	6	-	9
3.	BADAN-BADAN	-	6	21	-	71	-	98
4.	DINAS-DINAS	-	14	74	-	215	-	303
5.	KECAMATAN	-	-	-	6	30	-	36
6.	KELURAHAN	-	-	-	-	6	18	24
J U M L A H .		1	24	108	6	368	18	525

SUMBER: Bagian Kepegawaian Maluku Tenggara, september 2004

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat 525 jabatan struktural yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara harus terus memberdayakan para anggotanya agar berkompeten di bidangnya melalui pendidikan dan latihan jabatan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Milkovich & Boudreau (1997 : 17) yaitu, Development activities are powerful means to enhance the efficiency and equityof the organization, especially when they are integrated with other Human Resource activities.

Perencanaan penempatan pegawai untuk menduduki suatu jabatan struktural sering diikuti dengan adanya faktor-faktor subyektifitas, seperti yang diungkapkan oleh Carrel (1995: 458) sebagai “Unofficial Promotion Criteria” yaitu “Personal Characteristic, Nepotism, Social factor and Friendship”. Banyak instansi pemerintah dalam perencanaan penempatan pegawai ini tanpa didasari atas kebutuhan akan kualifikasi pendidikan dan kemampuan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Kondisi ini akan bertentangan dengan tujuan perencanaan itu sendiri.

Melihat fenomena tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berusaha meningkatkan profesionalisme pegawai yang selama ini dirasakan kurang memadai. Berbagai upaya untuk menciptakan sumber daya aparat dimulai dengan menciptakan prakondisi untuk bekerja lebih profesional yaitu dengan peningkatan kemampuan melalui program pendidikan dan latihan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun pengembangan sumber daya aparatut (PNS) salah satunya melalui pendidikan dan latihan penjenjangan aparatur yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rasyid dan Syahril, (1997: 26) bahwa:

“Diklat yang merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia tidak hanya menekankan aspek fisik (kesegaran atau kesehatan jasmani), tetapi juga menyangkut segi-segi non fisik sepertikualitas kepribadian, kualitas hubungan dengan Tuhan, alam lingkungan dan sesama manusia serta kualitas kekaryaan seperti tercermin dalam produktivitas, disiplin kerja, keswadayaan, keswakarsaan dan wawasan masa depan”.

Diklat tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pembinaan pegawai secara umum, yang menurut Pigor dan Myers (1979:4), tujuan pembinaan adalah: effective utilitazation of human resources desirable working relation among all member of organization maximun individual development. Ada juga yang berpendapat bahwa kegiatan pembinaan mencakup: “Procurement, development ands making efficient use the employees” (Jucius, 1971 : 2). Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa aspek Diklat merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia agar terwujud aparatur yang profesional. Diklat ini menjadi semakin penting dan mendesak untuk lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih memprinhatinkan seperti :

1. Para pegawai masih belum banyak kurang mengerti tanggung jawab yang diembannya,

2. Pegawai yang menduduki suatu jabatan struktural masih ada yang belum tahu uraian tugasnya

3. Kebanyakan pegawai lebih sering mengobrol pada saat jam kerja

4. Pelaksanaan diklatpim belum menyentuh pada kompetensi pegawai sesuai pada kebutuhannya.

Berbagai fenomena di atas merupakan suatu kendala bagi suatu organisasi pemerintahan dimana terlihat masih belum efektifnya perencanaan pegawai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu pelaksanaan diklat tersebut sebaiknya sesuai kebutuhan lingkungan setempat. Senada yang dikemukakan oleh Benardin & Russel 1993:298 bahwa “The Goal of developemt phase is to design the training environment necessary to achieve the objectives”.Pernyataan itu berarti tujuan dari tahap pengembangan dalam suatu organisasi ialah menata pelaksanaan diklat agar sesuai dengan pencapaian tujuan, misalnya jika melaksanakan diklat bagi eselon IV.a, akan lain materinya untuk pegawai yang berasal dari kecamatan dan pegawai yang berasal dari sekretariat kabupaten, karena bidang tugas mereka berbeda.

Data pada bagian Kepegawaian Kabupaten Maluku Tenggara, menunjukkan bahwa hingga tahun 2004 masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pejabat yang telah menduduki jabatan dengan keikutsertaan dalam diklat, seperti pada tabel II sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Pegawai

Yang Telah Mengikuti Diklatpim

No.	Eselon	Jumlah Jabatan Struktural	Yang telah dijabat	Telah Diklat	Keterangan
					Diklat Pim II	Diklat Pim III	Diklat Pim IV
1.	II.a	1	1	1	1	-	-
2.	II.b	22	22	22	17	5	-
3.	III.a	109	109	98	-	43	55
4.	III.b	3	3	3	-	3	-
5.	IV.a	354	328	212	-	-	212
6.	IV.b	18	16	-	-	-	-
Jumlah		507	473	326	18	52	256

SUMBER: Bagian Kepegawaian Maluku Tenggara 2004

Berdasarkan data di atas, belum semua yang telah mengikuti Diklat Penjejangan telah menempati jabatan struktural di Kabupaten Maluku Tenggara. Jumlah jabatan struktural sebanyak 507 dan telah dijabat oleh pegawai sebanyak 473, namun yang telah mengikuti diklat baru sekitar 326 pegawai. Hal ini berarti terdapat 147 orang menjabat eselon belum melalui diklatpim IV yang dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan tugas, apalagi jabatan eselon IV.a dan IV.b merupakan jabatan yang kebanyakan bersentuhan lansung dengan pelayanan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian tentu sulit bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memikul beban tugas yang semakin meningkat dan kompleks. Fenomena tersebut hanya dapat diatasi dengan perencanaan pegawai yang matang baik dari pengadaan, peningkatan kompetensi dan pemberian tugasnya.

Peningkatan kompetensi pegawai agar mampu memahami dan mengerjakan tugasnya dengan baik dapat dibentuk dengan melaksanakan Diklat, yang akan menjadikan aparat pemerintahan memiliki kemampuan dan keterampilan memimpin (managerial) disamping kemampuan teknis fungsional, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi kualitas aparat tersebut. Hal demikian sesuai dengan lampiran Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2001 yang menyatakan:

Kompetensi adalah kemampuan dan karateristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi merupakan salah satu syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural selain : berstasus Pegawai Negeri Sipil, memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehat jasmani dan rohani seperti ditentukan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, 2001). Syarat-syarat yang demikian harusnya dilihat dalam proses perencanaan promosi pegawai dalam jabatan struktural.

Sebagai contoh standar kompetensi, Jabatan Struktural Eselon III yang terdapat dalam Anak Lampiran Ib Keputusan BKN No. 46A Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Integritas

2. Kepemimpinan

3. Perencanaan dan Pengorganisasian

4. Kerjasama

5. Fleksibilitas

Dengan demikian untuk menduduki jabatan Eselon III harus berdasarkan kompetensi dasar sebagaimana yang tertera di atas dan hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Fenomena ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara belum secara efektif melaksanakan perencanaan promosi pegawai dengan baik.

Masalah perencanaan ini harus segera mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil ditentukan oleh perencanaan pegawai yang matang, sehingga para pegawai yang dipromosikan untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan mampu melaksanakannya secara profesional.

Mengacu pada hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA”.

2. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1) Dalam promosi pegawai dalam jabatan struktural belum memperhatikan tingkat kemampuan pegawai terhadap tanggung jawab yang diberikan;

2) Masih belum efektifnya promosi pegawai yang dilaksanakan oleh bagian kepegawaian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;

3) Belum diberdayakannya para pegawai agar berkompeten di bidangnya melalui pendidikan dan latihan kepemimpinan;

4) Belum jelasnya perencanaan pegawai yang telah melaksanakan diklat struktural guna mendukung promosi pegawai dalam jabatan struktural;

5) Pelaksanaan Diklat Jabatan Struktural belum menyentuh pada kompetensi pegawai, guna promosi jabatan struktural.

2.2. Pembatasan Masalah

Agar lebih terfokusnya dalam penelitian ini maka peneliti hanya membatasi masalah pada analisis perencanaan pegawai dalam rangka promosi dalam jabatan struktural melalui Pendidikan dan Latihan Penjenjangan di Kabupaten Maluku Tenggara.

2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah serta pembatasan tersebut di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimanakah pelaksanaan perencanaan promosi pegawai dalam jabatan struktural yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Kabupaten Maluku Tenggara?.

2) Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam upaya menunjang promosi pegawai di Kabupaten Maluku Tenggara?

3) Bagaimakah proses promosi pegawai dalam jabatan struktural di Kabupaten Maluku Tenggara

4) Faktor-faktor apa saja yang menghambat perencanaan promosi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku