1.1 Latar Belakang
Sebagai perwujudan cita-cita nasional bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka pembangunan di segala aspek harus dilaksanakan. Kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah merupakan satu kesatuan rangkaian pembangunan yang integral dan tidak dapat dipisahkan.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan semakin banyak. Namun demikian kewenangan yang diberikan kepadanya untuk mengelola berbagai unsur kehidupan sangatlah luas, dan diharapkan dapat memenuhi berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas masalah utama yang banyak dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah keuangan, yang dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan masalah ini adalah darimana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Nazara (1997:21) bahwa pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya. Bila penerimaan dari sumber penerimaan daerah cukup besar maka akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan dengan sendirinya akan meningkatkan pula pemberian pelayanan kepada anggota masyarakat oleh pemerintah daerahnya.
Untuk mendukung usaha-usaha otonomisasi, kemampuan aparat pemerintah daerah di bidang akuntansi manajemen keuangan daerah khususnya dan perencanaan umumnya merupakan suatu tuntutan yang wajar. Salah satu indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah mulai saat ini haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan.
Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan komponen pajak propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Bila melihat perkembangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini, penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sumber penerimaan primadona. Alasan ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan yang melintas dan beroperasi di wilayah Propinsi DIY. Hal ini dikuatkan pula oleh Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB dari masing-masing Kantor Samsat di Propinsi DIY dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan 2001, seperti pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di bawah ini.
Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PKB
pada Masing-Masing Kantor Samsat
di Propinsi DIY, 1999/2000-2001
(dalam Rupiah)
| NO. | TAHUN ANGGARAN | REALISASI PKB | |||||
| BANTUL | GUNUNGKIDUL | KULON PROGO | SLEMAN | YOGYAKARTA | JUMLAH | ||
| 1. | 1999/2000 | 4.917.607.575 | 1,568,424,505 | 1,407,050,170 | 10,658,310,155 | 10,973,094,440 | 29,524,486,845 |
| 2. | 2000 | 5.839.367.200 | 1,823,517,110 | 1,678,536,600 | 12,708,481,240 | 12,728,589,925 | 34,778,492,075 |
| 3. | 2001 | 9.635.809.725 | 2,938,184,500 | 2,734,154,825 | 20,585,042,345 | 19,921,283,625 | 55,814,475,020 |
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY, Laporan Target dan Realisasi PAD, Tahun Anggaran 1999/2000-2001 (data diolah).
Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan BBNKB
pada Masing-Masing Kantor Samsat
di Propinsi DIY, 1999/2000-2001
(dalam Rupiah)
| NO. | TAHUN ANGGARAN | REALISASI BBNKB | |||||
| BANTUL | GUNUNGKIDUL | KULON PROGO | SLEMAN | YOGYAKARTA | JUMLAH | ||
| 1. | 1999/2000 | 3,361,646,225 | 958,638,330 | 1,059,641,850 | 7,192,418,855 | 6,290,603,000 | 18,862,948,260 |
| 2. | 2000 | 6,463,898,250 | 2,128,676,250 | 1,980,227,275 | 14,464,948,880 | 13,398,271,900 | 38,436,022,555 |
| 3. | 2001 | 12,002,612,750 | 3,774,988,850 | 3,522,345,050 | 25,781,256,075 | 21,076,453,300 | 66,157,656,025 |
Sumber: Lihat Tabel 1.1.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Propinsi DIY tidak memiliki sumber daya alam yang cukup memadai untuk dieksploitasi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kelemahan dari propinsi ini. Di sisi lain selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ini khususnya pada masa krisis kecenderuangan pola konsumsi masyarakatnya lebih memilih menginvestasikan dana yang dimiliki pada kendaraan bermotor baik kepemilikan baru maupun memindahtangankan, dan hal ini dapat digolongkan sebagai peluang bagi propinsi ini. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang menjadi obyek PKB dan BBNKB seperti yang ada pada tabel 1.3 berikut ini.
Tabel 1.3
Realisasi Jumlah Kendaraan Bermotor
dari PKB dan BBNKB
pada Masing-Masing Kantor Samsat
di Propinsi DIY, 1999/2000-2001
(dalam unit)
| NO. | TAHUN ANGGARAN | JUMLAH KENDARAAN | |||||||||||
| BANTUL | GUNUNGKIDUL | KULON PROGO | SLEMAN | YOGYAKARTA | JUMLAH | ||||||||
PKB | BBNKB | PKB | BBNKB | PKB | BBNKB | PKB | BBNKB | PKB | BBNKB | PKB | BBNKB | ||
| 1. | 1999/2000 | 87,584 | 15,955 | 25,310 | 4,160 | 26,235 | 4,551 | 143,925 | 24,301 | 112,408 | 16,214 | 395,462 | 65,181 |
| 2. | 2000 | 70,456 | 15,348 | 20,249 | 4,377 | 21,077 | 4,496 | 113,642 | 24,996 | 89,884 | 15,601 | 315,308 | 64,818 |
| 3. | 2001 | 102,967 | 21,968 | 29,969 | 6,803 | 31,187 | 6,267 | 173,646 | 39,606 | 127,501 | 21,343 | 465,270 | 95,987 |
Sumber: Lihat Tabel 1.1.
Dengan menggabungkan masalah-masalah tersebut di atas, maka PKB dan BBNKB dapat dijadikan sumber penerimaan yang handal baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kaitan dengan hal ini, karena bagi warga masyarakat yang menikmati semua jasa yang disediakan oleh suatu daerah tidak akan luput dari kewajibannya sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi (Insukindro dkk., 1994:1).
Langkah awal yang perlu dijalankan oleh pemerintah daerah; agar pungutan pajak yang dilakukan lebih optimal dan penggunaan dana terhadapnya lebih terarah, adalah mulai melaksanakan pembenahan di sisi pelayanan. Dengan pola pikir bahwa salah satu tugas dan fungsi dari pemerintah daerah adalah melayani masyarakat, harapan yang dicapai adalah terciptanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Melihat uraian-uraian di atas maka perlu diadakan analisis terhadap masalah pelayanan; khususnya yang meyangkut dengan masalah pelayanan terhadap pungutan pajak kendaraan bermotor dan yang sejenisnya di Propinsi DIY. Dengan harapan bahwa segala bentuk hasil analisis akan dapat lebih membantu menentukan keputusan yang diambil secara bijaksana. Selain itu dapat dipertanggungjawabkan pula kepada seluruh warga masyarakat.
Dengan mencermati ulasan pada latar belakang di atas, maka beberapa masalah dapat dirumuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.
1. Berapa besar tingkat efisiensi dari masing-masing Kantor Samsat di Propinsi DIY.
2. Bagaimana kepuasan bekerja yang dirasakan oleh pegawai dalam pelaksanaan pungutan pajak (melayani masyarakat).
3. Bagaimana pelayanan yang diterima oleh para wajib pajak, tercermin dari kepuasan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak.
4. Apa dukungan-dukungan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap kegiatan dan kebutuhan Kantor Samsat di Propinsi DIY.
1.2 Keaslian Penelitian
Penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pajak secara umum salah satu diantaranya adalah yang dilakukan Kim (1997). Penelitian ini tentang peranan sektor publik lokal di kawasan pertumbuhan ekonomi regional di negara Korea. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peranan pemerintah daerah pada pertumbuhan ekonomi regional telah menjadi sangat signifikan. Hal ini tercermin dari pungutan pajak lokal dan pendapatan daerah tidak kena pajak memiliki efek negatif sangat khusus pada tingkat pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan investasi pemerintah daerah dan konsumsinya lebih cenderung berdampak positif secara khusus pula.
Sementara penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah sangat banyak dilakukan. Beberapa diantaranya akan diuraikan sebagai berikut. Lubis (2000), melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Indonesia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laju inflasi PDRB per kapita riil dan jumlah kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan BBNKB di Indonesia.
Pritchard dan De Boer (1995) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi registrasi mobil di negara Amerika Serikat pada tahun 1986. Fokus penelitian pada pajak pusat dan daerah serta tambahan-tambahan biaya lain kemudian pengenaan premi asuransi bagi setiap kendaraan. Hasil penelitian menggambarkan pajak yang dikenakan atas mobil baru, kecil pengaruhnya terhadap registrasi. Di dalamnya terdapat permasalahan tentang tanggapan masyarakat terhadap pengenaan pajak yang tinggi atas mobil lama dan mobil dengan harga perolehan yang murah. Dengan demikian tingginya pajak tersebut akan mengurangi registrasi mobil bagi mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga mereka menghindari untuk membeli mobil dengan jenis lama dan dengan harga yang rendah.
Selain itu beberapa penelitian tentang pelayanan pungutan pajak/retribusi atau pelayanan di Kantor Samsat juga telah dilaksanakan antara lain seperti berikut. Legowo (2000) melakukan penelitian tentang kualitas layanan Kantor Samsat Kota Yogyakarta dengan mengaplikasikan QFD dengan menggunakan House of Quality. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa koefisien korelasi dari variabel reability merupakan faktor yang paling dominan dalam kepuasan wajib pajak. Aplikasi ini menunjukkan seluruh persyaratan wajib pajak mendapat nilai yang memuaskan.
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (PPE FE UGM) bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY (1997); melakukan penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat. Permasalahan yang diangkat adalah tentang landasan hukum pungutan PKB, BBNKB, TNKB, STNK serta keterlambatan pembayaran PKB. Kemudian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (PPE FE UGM) bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Yogyakarta (1995); juga melakukan pengkajian dan evaluasi sistem pelayanan Pajak Daerah DIY guna dilakukan penyempurnaan karena peraturan baru Samsat telah berjalan 5 (lima) tahun, pada 5 (lima) Kantor Samsat di Propinsi DIY.
Dari beberapa penelitian berikut, merupakan penelitian yang menggunakan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA). Wahyuni (1999) melakukan pengukuran kinerja RSUD di Kota Semarang terhadap PAD Kota Semarang. Alat analisis yang digunakan selain DEA adalah SWOT. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa RSUD mempunyai peluang untuk ditingkatkan peran dan perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
Makhfatih (1997) melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan variabel input dan output, serta menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 1991/1992 sampai dengan 1995/1996.
No comments:
Post a Comment