POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada 5 sektor yaitu perdesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Di Kabupaten Indramayu penerimaan PBB dari sektor perdesaan dan perkotaan merupakan penerimaan PBB yang tidak terlalu besar. Untuk tahun 2001, penerimaan PBB dari sektor perdesaan dan perkotaan mencapai lebih kurang Rp4.862.216.672 atau sekitar 24% dari total penerimaan PBB.

Penentuan tarif pajak dan NJOP secara periodik atau pembebasan pajak untuk bumi dan bangunan dengan memperhatikan kondisi dan lokasi daerah diharapkan dapat dipakai sebagai alternatif yang baik, khususnya dalam mendorong terciptanya kepastian besarnya PBB dan keadilan. Penetapan mengenai tarif pajak 0,5% dan dasar perhitungan NJKP sebesar 20% hingga 100% dari NJOP dan pemberian NJOP-TKP (Nilai Jual Obyek Pajak-Tidak Kena Pajak) serta usaha untuk memperhatikan dan melibatkan Pemda kabupaten dan propinsi perlu dikaji secara mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar usaha tersebut tetap menjamin peningkatan penerimaan PBB tanpa mengabaikan masalah kepastian dan keadilan bagi wajib pajak.

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kabupaten Indramayu perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalian sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Mengingat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap APBD sangat kecil yaitu untuk periode 1997/1998 sebesar 4,27%, untuk 1998/1999 sebesar 3,22%, untuk 1999/2000 sebesar 2,91%, untuk 2000 sebesar 3,05% dan untuk 2001 sebesar 1,63% (lihat lampiran 5). Salah satu strategi untuk peningkatan penerimaan daerah tersebut, yaitu perlunya mengetahui potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB), tingkat pertumbuhan penerimaan PBB, kontribusinya terhadap APBD serta perhitungan proyeksi ke depan.

Pengelolaan PBB di Kabupaten Indramayu untuk sektor perdesaan dan perkotaan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 1997/1998–2001 realisasi penerimaan selalu tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya yang diperoleh dari Kantor Dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kabupaten Indramayu seperti pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indramayu,

1997/1998-2001

NO.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	1997/1998	4.520.333.302	4.582.441.614	101,37
2.	1998/1999	4.614.774.000	4.090.846.794	88,65
3.	1999/2000	4.630.000.000	4.457.582.492	96,28
4.*	2000	4.700.000.000	4.604.074.150	97,96
5.	2001	6.702.000.000	4.862.216.672	72,55

Sumber : Kantor Dispenda Kabupaten Indramayu, Target dan Realisasi Penerimaan PBB beberapa terbitan (data diolah)

*) Data disesuaikan

Berdasarkan data pada tabel tersebut di mana realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu, periode 1997/1998 yaitu sebesar 101,37%, untuk periode 1998/1999 sebesar 88,65%, periode 1999/2000 sebesar 96,28%, periode 2000 sebesar 97,96% dan pada periode 2001 sebesar 72,55%.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penentuan besarnya potensi penerimaan PBB sektor perdesan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu cenderung didominasi oleh KP PBB, sehingga data untuk perhitungan potensi PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu diperoleh dari KP PBB Indramayu sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Potensi dan Target Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan

di Kabupaten Indramayu, 1997/1998-2001

No.	Tahun Anggaran	Potensi Penerimaan	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4:3	6	7=6:3
1	1997/1998	5.835.021.314	4.520.333.302	77,47	4.582.441.614	78,53
2	1998/1999	5.944.365.146	4.614.774.000	77,63	4.090.846.794	68,82
3	1999/2000	6.082.629.540	4.630.000.000	76,19	4.457.582.492	73,28
4	2000	6.293.824.110	4.700.000.000	74,68	4.604.074.150	73,15
5	2001	6.789.079.173	5.702.000.000	83,99	4.862.216.672	71,62
	Rata-rata	6.188.983.856	4.833.421.460	78,10	4.639.432.344	73,08

Sumber: - KP PBB Kabupaten Indramayu,data potensi, beberapa terbitan (data diolah)

- Kantor Dispenda Kabupaten Indramayu, data realisasi, beberapa terbitan (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas target penerimaan tidak sesuai dengan potensi penerimaan dengan rata-rata 78,10%, dan lebih jauh lagi realisasi penerimaan tidak sesuai dengan potensi penerimaan posisinya ada pada rata-rata 73.08%.

Oleh karena realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan tersebut selalu tidak melampaui dari target yang telah ditetapkan, maka dirumuskan masalah yaitu ”Penetapan target penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Indramayu belum sesuai potensi”.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain Suryani (1996) meneliti masalah penerimaan pajak bumi dan bangunan melalui penyesuaian nilai jual objek pajak. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa tingkat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi secara keseluruhan terjadi di wilayah terdekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan peningkatan penerimaan PBB lebih besar dari pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan penerimaan PBB dapat dilakukan melalui penyesuaian NJOP.

Demikian pula penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banjarmasin oleh Nurlina (2001), tentang Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan berkesimpulan bahwa proses kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkesan tidak konsisten dan kurang optimal, karena angka pertumbuhan rata-rata lebih kecil dari pada pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yoseph (1996), tentang Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu yang antara lain menyebutkan bahwa keadaan perekonomian masyarakat yang semakin membaik mempunyai hubungan positif dengan kemampuan membayar PBB. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: pertama obyek dan wilayah penelitian; kedua adalah alat analisisnya, oleh karena itu bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan.