ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK

1.1 Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (LAN, 2000:1).

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling hangat dalam sektor publik dewasa ini dan merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

1

1

Tuntutan yang gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perjuangan untuk melakukan reformasi tersebut telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan seperti yang telah diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang hal yang sama dan sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah memberikan seperangkat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, untuk penerapannya khususnya dalam rangka pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif bagi instansi publik khususnya pemerintah daerah (LAN, 2000:2).

Selama ini baik pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintah, walaupun secara prosedural telah ditentukan antara lain adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Akan tetapi pada kenyataannya pencapian sasaran kurang terorganisasi, terintegrasi dan tidak ada sinkronisasi satu sama lain.

Karena itu diperlukan suatu pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja organisasi, hal ini juga sekaligus mengubah paradigma lama bahwa instansi yang sukses dinilai atas keberhasilannya dalam menyerap anggaran dan bukan atas pencapaian tujuan yang pada akhirnya dapat memuaskan masyarakat banyak. Dengan kata lain suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100 % anggaran pemerintah, walaupun hasil atau dampak dari pelaksanaan program tersebut masih berada di bawah standar.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam upaya mencapai tujuan, melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian yang obyektif dalam pengambilan keputusan manajemen. Jadi pengukuran kinerja dapat membantu meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya yang timbul dari kegiatan pemerintah (LAN, 2000:13).

Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya berupaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, salah satu prioritasnya adalah pembangunan di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pemerintah melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Karawang yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Kesehatan adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tertentu. Dengan demikian, maka peranan dan kedudukan Puskesmas sebagai sarana kesehatan terdepan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.

Adanya otonomi daerah, di mana bidang kesehatan termasuk ke dalam urusan yang diserahkan kepada daerah dan adanya kebijaksanaan swadana serta masuknya sektor swasta dalam bidang kesehatan akan mendorong kompetisi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien, sehingga pemberi pelayanan kesehatan harus merubah pandangannya untuk lebih berorientasi pada pasar atau konsumen, dengan melakukan perbaikan mutu pelayanan. Kondisi seperti itu akan menuntut Puskesmas untuk melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian pengukuran kinerja Puskesmas Rengasdengklok Kabupaten Karawang menarik untuk dilakukan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana kinerja Puskesmas Rengasdengklok Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kinerja telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Dodoo (1997) tentang standar kinerja dan pengukuran kinerja di Ghana. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa, program peningkatan kinerja instansi pemerintah dimulai dari pernyataan misi yang jelas sebelum menentukan target-target khusus, salah satu aspek yang penting dalam menentukan target-target yaitu bahwa target-target tersebut disatu pihak menjamin pencapaian standar dan kualitas dan di lain pihak adanya efisiensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, khususnya manajer dan supervisor mendapatkan kepuasan dalam mencapai tujuan di bawah pemerintahan yang memiliki target terdefinisi dengan baik dan pengukuran kinerja, karena hal tersebut membantu mereka dalam mengorganisasikan pekerjannya dengan baik dan meningkatkan moral mereka.

Kaplan dan Norton (1996) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, dalam penelitian tersebut dikemukakan suatu model pengukuran kinerja baru yang disebut Balanced Scorecard. Balanced Scorecarad melengkapi ukuran kinerja keuangan tradisional dengan menambahkan tiga perspektif yaitu, pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran, karena itu memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan hasil keuangan sekaligus pengawasan kemajuan perusahaan dalam membangun kemampuan dan mendapatkan aktiva tak berwujud yang dibutuhkan untuk pertumbuhan di masa depan. Balanced Scorecard tidak menggantikan pengukuran keuangan, tetapi melengkapinya.

Anwar (2001) yang melakukan penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kinerja PDAM Kota Bandung selama periode 1995-1999, berdasarkan Kepmendagri nomor 47 tahun 1999. Selain itu penelitian tersebut juga mengukur perkembangan perusahaan tersebut. Alat pengukur untuk menilai kinerja berupa ukuran keuangan dan non keuangan. Ukuran keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, commonsize dan indeks, sedangkan ukuran non keuangan menggunakan efektivitas, produktivitas dan kualitas. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja keuangan dan non keuangan PDAM Kota Bandung periode 1995-1999 tidak menunjukan perkembangan yang baik.

Pattipeiluhu (2001) yang melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2000. Metode analisis yang dipergunakan adalah metode akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran DIPENDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, program pembangunan dan program pendapatan dinilai berhasil. Evaluasi kinerja kebijaksanaan yang dilakukan terhadap kebijaksanaan peningkatan kinerja DIPENDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sangat berhasil.

Penelitian tentang kinerja Puskesmas Rengasdengklok Kabupaten Karawang belum pernah dilakukan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisis kinerja organisasi, sedangkan perbedaannya adalah selain perbedaan pada lokasi penelitian, periode penelitian, dan instansi yang diteliti tetapi juga bidang yang diteliti yang dalam penelitian ini adalah bidang kesehatan dengan menggunakan alat analisis Balanced Scorecard.