PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Kemiskinan adalah fenomena yang bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang selalu berkembang dan telah menjadi masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan karena substansi kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan dan papan.

Keterlibatan pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat, hendaknya dilaksanakan secara terarah pada suatu penciptaan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai pengatur, pendorong dan penyedia.

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo merupakan wilayah kerja pemerintahan tidak luput dari berbagai kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan yang menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data statistik kecamatan dalam angka, (BPS Kabupaten Wajo, 1999) jumlah kepala keluarga yang ada di Kecamatan Pitumpanua adalah 4.428 KK dengan 24.354 jiwa yang tersebar di sebelas desa, dimana delapan desa diantaranya adalah desa tertinggal, (BPM Kabupaten Wajo, 1999). Kondisi wilayah dengan pegunungannya yang terjal, dataran yang sempit dan dibatasi langsung oleh laut serta letaknya yang jauh dari ibukota kabupaten merupakan salah satu penyebab lambatnya kegiatan roda ekonomi masyarakat penduduk Kecamatan Pitumpanua khususnya bagi mereka yang merupakan penduduk asli. Beberapa kegiatan ekonomi berupa pengolahan hasil pertanian perkebunan maupun hasil tangkapan ikan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan kurang memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat penduduk Kecamatan Pitumpanua. Akibatnya, masyarakat miskin semakin terjepit oleh himpitan ekonomi maupun keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Seharusnya dengan kondisi seperti ini, segala kebijakan. pemerintah yang berorientasi pada masyarakat miskin, memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk dapat memaksimalkan segala potensi yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Dengan demikian kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi dan potensi sumberdaya yang dimilikinya akan menjadi lebih berdaya.

Pada kenyataannya, tidaklah sedikit kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun fokus perhatian terhadap kebijakan tersebut, tidak lebih hanyalah merupakan kegiatan formal administrasi pemerintahan sehingga unsur-unsur penting dalam pelaksanaan program terabaikan. Seperti halnya kebijakan Inpres Bantuan Desa, yang cenderung menekankan pada tertib administrasi pertanggungjawaban atau SPJ saja.

Disamping kebijakan Inpres Bantuan Desa, di Kecamatan Pitumpanua merupakan wilayah sasaran dari kebijakan-kebijakan lainnya yang sifatnya sama yakni berorientasi pada penanggulangan kemiskinan seperti; Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Peningkatan Pemukiman dan Lingkungan Perumahan (P2LP), Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), (BAPEDA Kabupaten Wajo, 1999).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai suatu kebijakan yang ditujukan memberdayakan masyarakat miskin sebagai kelanjutan dari dari Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Secara khusus PPK dirancang untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif melalui pemberian bantuan modal usaha maupun pembangunan sarana/prasarana (Juknis PPK, 1998).

Pengalaman pelaksanaan program IDT di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa keberhasilan program banyak tergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh adanya kebutuhan nyata masyarakat, adanya peluang peran aktif masyarakat dan dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Program PPK yang dirancang sebagai bagian dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat, dengan memberikan modal usaha untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. Program ini juga dirancang sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

Berdasarkan surat keputusan Bappenas Nomor 185 Tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan surat keputusan Bupati Wajo Nomor 378 Tahun 1998 maka sejak tahun 1999, Program PPK dilaksanakan di Kecamatan Pitumpanua. Pengelolaan program ini diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Dengan model pengelolaan seperti ini diharapkan kelompok masyarakat sasaran, dapat melaksanakannya secara optimal. Disamping itu, program seharusnya dapat dilaksanakan secara total, dengan menggerakkan segala bentuk upaya dan cara yang mendukung kesuksesan program, diantaranya kejelasan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan pengamatan awal dari realitas di lapangan bahwa pelaksanaan Program PPK di Kecamatan Pitumpanua menunjukkan adanya kendala-kendala atau adanya komponen-komponen program yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, antara lain; masih rendahnya pemahaman implementasi program PPK baik oleh aparat pelaksana maupun oleh masyarakat, mental aparat dan masyarakat yang kurang mendukung, dan mekanisme pelaksanaan program yang kurang diketahui oleh masyarakat luas.

Salah satu bentuk kegiatan dalam pelaksanaan program PPK adalah pemberian modal usaha kelompok masyarakat. Penyaluran dana pada prinsipnya sudah baik dalam arti bahwa dana tersebut sampai ke tangan masyarakat miskin. Namun sangat disayangkan masih ditemukan adanya kecenderungan pemilihan jenis usaha yang bukan merupakan pilihan kelompok masyarakat sendiri melainkan pilihan aparat pelaksana. Kecenderungan ini memberikan kesan bahwa yang terpenting program sudah dilaksanakan dan mengabaikan partisipasi masyarakat, akibatnya masyarakat kurang bertanggungjawab terhadap dana bantuan modal yang mereka terima. Sementara itu pada saat yang sama, aparat menganggap bahwa program PPK telah berjalan dengan baik walaupun kenyataan di lapangan belum demikian adanya. Disamping itu, dalam melaksanakan program bantuan ini, masyarakat kurang sungguh-sungguh khususnya dalam hal pengelolaan dana, baik dana ekonomi produktif maupun dana fisik sarana danprasarana.

Berdasarkan pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, maka penulis mencoba menelitinya yang disusun dalam sebuah bentuk karya tulis tesis yang diberi judul Pengaruh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Tingkat Kesejahteraan di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pada beberapa fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Implementasi program PPK di Kecamatan Pitumpanua belum berjalan dengan baik. Masyarakat yang menjadi sasaran program masih merasa sulit dalam kehidupan ekonominya.

2. Proses kegiatan dalam implementasi program masih kurang maksimal. Aktifitas dalam pelaksanaan program yang meliputi aspek-aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi belum terlaksana dengan sempurna.

Dari identifikasi yang dikemukakan itu, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah implementasi program PPK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ?

2. Bagaimana pengaruh implementasi program PPK terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh implementasi program PPK terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan melakukan analisis tentang :

1. Implementasi program PPK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

2. Pengaruh implementasi program PPK terhadap tingkat kesejahteraan di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi akademik maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari sehingga selain berguna dalam mengembangkan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.